Home » Berita Utama » Irhes Tak Terima Hasil Pilkada

Irhes Tak Terima Hasil Pilkada

LUWUK – Tidak terima atas hasil pilkada Bangkep, tim pemenangan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati, Irianto Malingong-Hesmon Pandili (Irhes) akan mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu (PHP).
Rencananya, tak hanya mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi (MK). Paslon yang diusung Partai Golkar, PAN, Partai NasDem dan PPP ini juga akan mengadu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta Polres Bangkep terkait dugaan pelanggaran pidana pilkada.
“Tak hanya di MK. Kami juga akan mempersoalkan pilkada Bangkep ke DKPP dan Polres Bangkep,” kata Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bangkep, Rudi Pakaya saat dihubungi, Minggu (19/2).
Rudi mengklaim, timnya banyak menemukan pelanggaran pidana yang dilakukan pasangan calon (paslon) Zainal Mus-Rais Adam (Zamra). “Selain dugaan politik uang juga keterlibatan ASN dalam politik praktis,” kata Rudi tanpa merincikan dugaan pelanggaran tersebut. Bahkan tambah Rudi, pihaknya mengantongi sejumlah bukti pelanggaran pilkada itu.
Tetapi, kata dia, sebelum mengajukan gugatan ke MK, DKPP dan Polres Bangkep, koalisi partai pengusung Irhes terlebih dahulu menggelar rapat untuk merumuskan langkah ke arah itu. “Pelanggaran di pilkada Bangkep, lebih keras dibanding pilkada Banggai. Makanya kami serius mempersoalkan hasilnya,” kata Rudi.
Rencana gugatan juga diamini fungsionaris Partai Golkar Bangkep, Harsono Moidady. “Ada upaya melakukan gugatan ke MK. Tapi masih akan dibahas dulu bersama tim hukum kami,” kata Harsono. Namun hingga sore kemarin, belum ada keputusan tim Irhes untuk melakukan gugatan. “Rapat sudah dilaksanakan. Tapi belum ada keputusannya,” kata Harsono.
Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Banggai, Badrin Nonsi menilai, kemenangan yang diraih paslon Zamra di pilkada Bangkep relatif lebih bersih. Alasannya, karena paslon yang diusung Demokrat, PKS, Hanura dan PBB ini adalah figur wajah baru.
Mestinya lanjut politikus berambut putih ini, yang berpotensi melakukan tindak pidana pilkada mulai dari politik uang hingga melibatkan ASN, adalah paslon Irhes yang notabene mengetahui seluk beluk wilayah hasil pemekaran Kabupaten Banggai itu.
“Saran saya terima saja hasil pilkada. Tidak usah lagi mengajukan gugatan ke MK dan DKPP. Karena hanya menghabiskan energi saja,” tutur Badrin. (yan)

About uman