Home » Berita Utama » Polres Pastikan Usut Penganiayaan Tim Zamra
Polres Pastikan Usut Penganiayaan Tim Zamra
Tim sukses paslon nomor urut 3, Zamra saat menggelar aksi demonstrasi di Polres Bangkep, Senin (13/2). Mereka mendesak polisi mengusut tuntas pengeroyokan terhadap Mulyani La’adila dan Rahmat Ibad.

Polres Pastikan Usut Penganiayaan Tim Zamra

SALAKAN – Penganiayaan yang dialami tim pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Banggai Kepulauan dengan nomor urut 3, Zainal Mus – Rais Adam dipastikan berlanjut. Itu ditegaskan Kasat Reskrim Polres Bangkep Iptu Hasanuddin sebelum adanya demonstrasi massa pendukung paslon dengan tagline Zamra itu, atas pengusutan tuntas kasus penganiayaan yang diduga dilakukan tim paslon nomor urut 4, Irhes pada Minggu (12/2).
“Saya pastikan kasus ini berlanjut hingga meja hijau. Karena ini tindak pidana terpisah dari posisi pilkada saat ini,” tandasnya, Senin (13/2).
Hasanuddin menjelaskan, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi terlapor. Sebab, saksi korban sebanyak tiga orang telah diperiksa. Atas kejadian yang dilaporkan itu, penyidik telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan sebagai saksi kepada 9 orang yakni inisial IK, JM, SH, SA, HM, AM, VD, SL dan HP. “Jadi besok (hari ini, red) mereka kita panggil menghadap untuk memberikan kesaksiannya. Agar kasus ini bisa lebih jelas. Tidak ada yang kebal hukum dan kita tidak pandang bulu dalam mengusut persoalan ini,” tandasnya.
Jika terbukti bersalah, para pelaku bakal dijerat dengan pasal 170 sub 351 junto pasal 54 dan pasal 56 KUHP, terkait perkara kejahatan terhadap ketertiban umum (pengeroyokan) dan atau penganiayaan. “Jadi ada tiga laporan yang masuk pertama laporan Mulyani, kedua laporan Rahmat Ibad, keduanya adalah korban penganiayaan. Kemudian laporan ketiga dari pemilik mobil rental yang mengalami kerusakan,” jelasnya.
Sementara itu, tim pemenangan paslon Irhes yang dipimpin Suleman Husen, kemarin siang langsung menggelar konferensi pers. Dalam pertemuan itu, Suleman didampingi Iwan selaku Humas Tim. Mereka membantah telah melakukan penganiayaan seperti tudingan tim Zamra. Suleman mengaku baru berada di lokasi kejadian saat mendapatkan informasi keributan lalu mengambil sikap mengamankan para pelaku. “Itu aksi spontanitas warga yang kesal atas praktik money politics yang dipertontonkan tim Zamra,” ujarnya.
Ia kemudian menjelaskan duduk persoalan itu berangkat dari putusan Bawaslu yang terjadi di Palu memang money politics terkait TSM (terstruktur, sistematis dan massif) tidak terbukti karena karena salah satu poinnya yakni terstruktur tidak terbukti. Namun, dua dari tiga unsur itu terbukti yakni sistematis dan massif. Sehingganya Surat Keputusan (SK) tim pemenangan yang ada di seluruh desa tidak sah. “Kami sudah mempertanyakan hal itu ke panwas tapi terkesan ada pembiaran. Kita juga sudah berkoordinasi dengan kapolres dan KPU tapi KPU mengatakan sejak awal mereka tidak mengakui SK itu. Tapi karena belum ditarik maka mereka beranggapan itu sah,” terang Suleman lagi.
Wakil Ketua DPRD Bangkep itu menuturkan, berdasar  hasil koordinasi dengan KPU data timses paslon Zamra hanya berkisar 200-an orang. Karena itu, SK lainnya dianggap ilegal. Hanya saja, tidak adanya penarikan SK membuat hal itu menjadi rancu dan dianggap tidak salah. “Harusnya itu ditarik oleh KPU dan diberi penjelasan ke masyarakat bahwa SK itu ilegal,” imbuhnya.
Apa yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2017 di Jalan Poros Desa Kautu, Kecamatan Tinangkung menurut Suleman merupakan tindaklanjut atas temuan yang ada di Kecamatan Tinangkung, Liang, Tinangkung Selatan, Totikum, di mana terdapat laporan masyarakat bahwa telah terjadi praktik money politics sehingga tim Irhes turun melakukan pengecekan.
Hasil pengecekan tim Zamra kemudian digiring ke Panwas tapi kemudian dikeluarkan oleh calon wakil bupati Rais Adam. Tapi, dari keterangan saksi akan ada lagi rekan setimnya yang akan ke Kecamatan Tinangkung. Sejak saat itu, tim Irhes mulai melakukan penjagaan dan sweeping. Hingga akhirnya menemukan Mulyani dan Rahmat Ibad dengan sejumlah bukti hasil praktik money politics dengan dalil operasional saksi dan tim pemenangan. “Massa itu marah setelah melihat King (Rahmat Ibad, red) karena informasi yang diterima masyarakat dia adalah orang yang akan membuat perpecahan daerah dengan isu SARA. Kami punya saksi soal itu,” kata Suleman.
Ia mengaku tudingan bahwa dirinya ikut terlibat dalam penganiayaan adalah salah satu bentuk pembunuhan karakter yang tengah dipertontonkan tim Zamra. “Jujur saya tidak bersentuhan dengan mereka. Saya kira tudingan ini adalah fitnah keji yang sengaja dibuat untuk menutupi praktik money politics,” tekan Suleman lagi. Ia bahkan menjelaskan dalam sweeping itu tidak hanya dilakukan tim Irhes, sebab ada tim dari paslon lain juga di TKP.
Terpisah, tim pemenangan Zamra dalam orasinya mendesak Polres Banggai segera mengambil sikap tegas pengusutan penganiayaan yang terjadi. Jika tidak maka tim tidak akan bertanggungjawab atas kemarahan massa pendukung Zamra nantinya.  “Usut tuntas kasus ini jangan sampai terjadi hak hal yang tidak diinginkan. Hal apa saja yang diprotes mereka (tim Irhes, red) sudah diputuskan dalam sidang Bawaslu di mana kami bisa membentuk tim pemenangan di tingkat kecamatan hingga desa,” teriak Sabaruddin Salatun dalam orasinya.
Ia kemudian meminta aparat keamanan segera menangkap para pelaku yang dipandang telah mempertontonkan sikap arogan. Sehingga ada efek jera bagi para pelaku.
Senada, Ketua DPD Hanura Bangkep,  Jufri Malinggong, menyatakan, penganiayaan itu terpisah dengan tudingan pelanggaran yang dilakukan. Jika memang terjadi pelanggaran, maka sebaiknya dilaporkan ke pihak pihak terkait. Oleh karena itu, kasus penganiayaan harus tetap diusut tuntas. “Kalau melanggar maka silahkan dilaporkan tapi jangan main pukul. Ini negara hukum,” pungkasnya.
Di bagian lain, Mulyani La’adila dikabarkan masih mengalami shock akibat kejadian yang menimpanya itu. “Masih diproses. Mereka pukul dan hadang kami,” ucap Mulyani saat dihubungi tadi malam. (van)

About uman