Home » Berita Utama » Kebijakan Kadisdikbud Kerap Blunder
Kebijakan Kadisdikbud Kerap Blunder
Tasrik Djibran

Kebijakan Kadisdikbud Kerap Blunder

LUWUK – Bupati Herwin Yatim mesti berpikir ulang jika mendefenitifkan Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Banggai, Tasrik Djibran. Kebijakannya kerap meresahkan dunia pendidikan yang berujung tidak kondusifnya proses belajar-mengajar.
Kondisi ini tentu saja memantik reaksi publik. Lihat saja masalahnya, mulai SK mutasi yang melahirkan dualisme kepala sekolah (kepsek), pembongkaran puluhan sekolah yang anggarannya belum jelas dan belum dilaporkan ke DPPKAD hingga belum adanya kejelasan terkait gaji honorer SMA/SMK pasca pengeloaannya beralih ke pemerintah provinsi. Bahkan, pemerataan guru juga belum bisa diatasi.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Banggai, Mohamad Anwar, turut prihatin. Bahkan, berduka cita. “Saya merasa sedih, sedih, dan sedih, melihat kondisi pendidikan saat ini,” ungkap Moh Anwar, kemarin.
Anwar menyoroti satu per satu masalah yang melanda daerah ini. Yang pertama, Soal munculnya dualisme kepsek, Anwar menilai, siswa-siswi yang menjadi korban. “Anak-anak mau dibawa ke mana, ini kan sudah mau ujian, penanganan manjemennya belum pasti dan apalagi dengan sistem komputerisasi,” urainya.
Seharusnya dalam menangani setiap permasalahan, kata Anwar, semua pihak terkait harus berkoordinasi agar secepatnya tuntas. “Kalau masalah ini terus dibiarkan tanpa usaha untuk menyelesaikannya, yang terjadi kemelut terus menerus,” terang mantan Kepsek SMP Negeri 3 Luwuk itu.
Mengenai gaji honorer SMA/SMK yang belum ada kejelasan, Anwar mendesak agar segera diatasi. “Bagaimana guru honor mau fokus mengajar kalau masalah gaji belum selesai.  Kan mereka bekerja demi pemenuhan untuk kehidupan sehari-hari,” tandasnya.
Dia menekankan, seharusnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah Kabupaten Banggai menjelaskan kepada publik siap akan membayar gaji para abdi Negara tersebut. ”Untuk memastikan pihak siapa yang bertanggung jawab, kedua pihak harus segera membahasnya, supaya ada kejelasan,” tuturnya.
Keprihatinan terhadap dunia pendidikan di daerah ini juga datang dari kalangan pemerhati pendidikan. Salim Hatibi misalnya, alumni Universitas Muhammadiyah (unismuh) Luwuk ini juga mendesak pemerintah agar menuntaskan persoalan-persoalan yang melilit dunia pendidikan. “Instansi atau siapa saja yang terkait persoalan-persoalan itu harus mulai bergerak. Persoalan pendidikan tidak bisa didiamkan begitu saja. Tentunya, itu akan berdampak pada siswa siswi yang ada,” jelas Salim.
Sebagai pimpinan daerah, lanjut dia, Bupati Herwin Yatim segera mengambil sikap. “Siapa lagi yang harus bertanggung jawab?” ucapnya.
Dia berpendapat, Disdikbud di bawah kendali Tasrik Djibran tak dapat menyelesaikan masalah akhir-akhir ini yang kerap dipelototi publik. “Jika bisa, persoalan persoalan yang ada tidak sampai selarut ini,” terangnya.
Terkait pembongkaran bangunan sekolah, Disdikbud Kabupaten Banggai tak perlu ‘ngotot’ menyalahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. “Untuk apa saling menyalahkan? Seharusnya, kepala dinas itu mencari solusi yang terbaik agar masalah selesai secepatnya. Bukan malah mencari aman sendiri,” terangnya.

Pembongkaran Inprosedural ///
Soal pembongkaran puluhan sekolah, masalahnya bukan hanya mangkrak. Tapi, juga kebijakan Tasrik Djibran dianggap melanggar prosedur.  Akibatnya, DPPKAD Kabupaten Banggai harus ikut campur tangan.
Kepala Bidang Aset DPPAKD Kabupaten Banggai, Lesmana Kulab, menjelaskan, mekanismenya seharusnya sebelum sekolah dibongkar, Disdikbud mesti mengajukan permohonan penghapusan aset kepada bupati. “Kalau sudah dari bagian dari perencanaan, mereka bermohon untuk dihapuskan,” kata Lesmana, Jumat (3/2).
Lebih lanjut, kata Maman-sapaannya-setelah pembangunan baru dicatat kembali sebagai aset pemerintah Kabupaten Banggai. Sebab, nilainya sudah mengalami perubahan setelah dibangun kembali. ”Misalkan nilai proyek Rp 200 juta, sementara yang lama Rp 90 juta, ya hilang,” ujarnya.
DPPKAD saat ini masih terus berkoordinasi dengan Disdikbud terkait jumlah sekolah yang sudah dibongkar tahun 2016 itu. Sebab, awal tahun ini aset pemerintah Kabupaten Banggai sudah harus didata kembali. “Secara resmi belum ada laporan dari Disdikbud,” katanya.
Senada dengan Maman, Anggota Komisi II DPRD Banggai, Ibrahim Darise juga berpendapat, sekolah-sekolah tersebut belum bisa dibongkar, jika belum mendaptkan izin Bupati Banggai. “Itu supaya DPPKAD menghapus asetnya, kemudian mencatat lagi setelah pembangunan,” terang politikus PAN itu, kemarin. (ali/tr-55/and)

About uman