Home » Berita Utama » Tuntaskan Dualisme Kepsek
Tuntaskan Dualisme Kepsek
Masnawati Muhamad

Tuntaskan Dualisme Kepsek

LUWUK –  Legislatif meminta eksekutif segera menuntaskan dualisme kepemimpinan di tingkat SMA/SMK. Hal itu menyusul keluarnya surat keputusan (SK) Bupati Herwin Yatim meski pengelolaan SMA/SMK telah beralih ke pemerintah Provinsi Sulawesi tengah.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Banggai Irwanto Kulab menyatakan, penyerahan prasarana, pegawai, dokumentasi, dan dokumentasi (P3D) dilakukan pemerintah Kabupaten Banggai pada 3 Oktober lalu. Sehingga mulai 4 Oktober, Bupati Herwin Yatim tak bisa lagi mengeluarkan SK mutasi. “Jadi, tanggal 4 itu, SK mutasi tidak bisa lagi keluar,” jelas Irwanto, Kamis (19/1).
Sementara itu, anggota Fraksi Gerindra DPRD Banggai, Masnawati Muhamad, menyatakan, pihaknya berpatokan pada surat edaran BKN, penyerahan P3D, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014n tentang Pemerintah Daerah. “Jadi, segala urusan SMA/SMK semuanya ke pemprov (pemerintah provinsi),” papar Masnawati, kemarin.
Buntut dari dualisme kepsek, kata Masnawati, Oktober tahun 2016 BKD Kabupaten Banggai berkonsultasi ke Pemprov Sulteng terkait alih kelola SMA/SMK. Saat itu, Pemprov Sulteng  belum siap soal penggajian. Karena itu, pembayaran gaji guru pada Oktober hingga Desember masih ditanggulangi Pemerintah Kabupaten Banggai. “Eksekutif berpikir, kalau gaji diserahkan, begitu juga dengan urusan lainnya seperti mutasi kepsek ini. Padahal, tidak,” terang legislator asal Kecamatan Bualemo itu.
Masalah ini sudah dibahas dalam rapat kerja dengan eksekutif. Hanya saja, saat anggota DPRD Banggai belum mengeluarkan rekomendasi sebelum berkonsultasi ke kantor Regional IV BKN Makassar. “Itu hasil rapat kerja lintas komisi dan eksekutif,” katanya.
Di bagian lain, anggota Fraksi PAN-PKB, Bachtiar Pasman, menilai, masalah dualisme kepsek mesti segera dituntaskan. Mengingat, siswa-siswa akan melaksanakan Ujian Nasional (Unas) dalam waktu dekat. “Saya Kira ini permasalahan urgen, penting, dan mendesak,” ucap Bachtiar.
Dia menambahkan, Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Disdikbus Kabupaten Banggai, Hamka Puasa, ditunjuk sebagai perwakilan Disdikbud Provinsi Sulawesi Tengah. “Saat ini barangkali Pak Hamka sudah koordinasi,” katanya. (ali)

About uman