Home » Politik » Polemik Tanah di Luktim Dibahas di DPRD
Polemik Tanah di Luktim Dibahas di DPRD
Camat Luwuk Timur Hasan Masikki memperlihatkan peta lahan yang disengketakan antara warga Bantayan dan Bukit Mulia, pada rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPRD Banggai, Rabu (18/1).

Polemik Tanah di Luktim Dibahas di DPRD

LUWUK— Klaim lahan yang melibatkan warga desa Bantayan dan desa Bukit Mulia Kecamatan Luwuk Timur (Luktim) dibahas di DPRD Banggai, Rabu (18/1). Disepakati sengketa lahan yang telah berbuntut pada laporan polisi itu diselesaikan secara musyawarah.
Rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Banggai, Winancy Ndobe itu dihadiri beberapa pihak terkait, yakni Camat Luktim, Kepala Desa (Kades) Bantayan dan Kades Bukit Mulia, dua Babimkamtibas beserta warga dari dua desa tersebut.
Kades Bukit Mulia, Sutia Lahuse diberikan kesempatan pertama memaparkan persoalan yang terjadi sudah cukup lama itu. Polemik lahan kata Sutia berimplikasi pada perdebatan antarwarga. Bahkan terjadi aksi pengrusakan tanaman serta pembakaran lahan. Kepada warganya Sutia memberi imbauan untuk tidak meladeni aksi pengrusakan tanaman yang dilakukan warga Bantayan. Dan imbauan itu dituruti warganya. “Untung saja tidak terjadi konflik fisik,” kata Sutia.
Sudah 10 tahun warga desanya berkebun di lokasi itu. Sementara kata Sutia, dia menjabat sebagai Kades baru sejak 2014. Dengan demikian Sutia tidak mengetahui persis tentang kronologis kepemilikan lahan. “Tapi saya berharap jangan dirugikan masyarakat saya,” kata Kades Bukit Mulia.
Kades Bantayan Imran Datuadam menjelaskan, tahun 1993 pemerintah membuka lokasi transmigrasi lokal. Setiap kepala keluarga (KK) mendapat jatah lahan 2 hektar untuk pekarangan dan perkebunan. Persoalan di desa Bukit Mulia kata Imran, pengelolaan lahannya diluar yang diberikan pemerintah. Dan itu yang menjadi pemicu sehingga terjadi perambahan lahan oleh warga Bukit Mulia. Mestinya kata dia, pemerintah desa Bukit Mulia berkoordinasi dengan desa induk, dalam hal ini Bantayan. Sehingga tidak terjadi tumpeng tindih kepemilikkan hak. “Selama ini tak ada koordinasi. Akibatnya terjadi pencaplokkan lahan,” ucap Kades Bantayan.
Camat Luktim, Hasan Masikki berujar, sengketa lahan ini sudah disikapi pemerintah kecamatan. Sebanyak tiga kali menggelar pertemuan untuk mencarikan solusinya. Hanya saja pertemuan dengan melibatkan sejumlah pihak terkait belum dapat dilaksanakan. Hanya saja berdasarkan SK Gubernur Sulteng lahan yang dipolemikkan itu merupakan wilayah pencanangan transmigrasi. Dan dalam peta sudah terlihat jelas batasannya. Hal yang penting dilakukan saat ini kata Hasan, kita mencarikan solusi terhadap lahan yang telah diolah warga. Jalan keluarnya adalah melaksanakan musyawarah. Dengan demikian sengketa lahan ini dapat menemui titik temu. Camat Luktim mengaku atas kasus ini ada warga yang telah dilaporkan ke polisi dengan tuduhan tindak pidana pengrusakan. (yan)

About uman