Home » Berita Utama » Ortu Siswa Keberatan, Kepsek Setuju
Ortu Siswa Keberatan, Kepsek Setuju
Sutrisno K. Djawa

Ortu Siswa Keberatan, Kepsek Setuju

LUWUK – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, akan mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan sekolah memungut iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswanya. Di sisi lain, kebijakan itu dinilai memberatkan para siswa.
Menurut mantan Rektor Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Malang ini, pada dasarnya sekolah diizinkan menghimpun dana dari masyarakat, asalkan tidak memaksa. Kebijakan tersebut dalam rangka memperkuat kemampuan pendanaan sekolah dengan semangat gotong royong.
“Itu nanti akan ada permen yang diterbitkan oleh Kemendikbud,” ujar Mendikbud, seperti yang dikutip JPNN.com (grup Luwuk Post), belum lama  ini.
Menanggapi hal itu, sejumlah kepala sekolah (kepsek) di Kota Luwuk menyambut baik kebijakan tersebut. Kepsek  SMK Negeri 1 Luwuk, Haerudin Lagio, mengatakan, pihaknya akan setuju dengan wacana akan diberlakukannya SPP untuk satuan pendidikan menengah atas dan kejuruan.
“Kita bersyukur kalau memang ada bantuan dari orang tua siswa, dan mudah-mudahan wacana tersebut bisa terjadi,” ungkap Haerudian, Rabu (18/1).
Senada dengan Haerudin, Wakil kepala Sekolah (Wakasek) SMA Negeri 3 Luwuk, Ania, mengatakan, jika wacana tersebut benar-benar dilakukan, bisa menjadi upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. “Kita sangat setuju dengan kebijakan tersebut. Sebab itu bisa membantu peningkatan kualitas pendidikan,” kata Ania.
Lanjut Ania, pihaknya sudah banyak membangun infrastruktur dengan sumbangan bantuan dari orang tua siswa. “Contohnya, kita pernah membangun perpustakan di sekolah dan itu sebagian dananya merupakan sumbangan orang tua siswa,” tuturnya.
Di lain pihak, sejumlah orang tua siswa menyayangkan kebijakan Mendikbud tersebut. Menurut mereka, hal itu akan sangat menyusahkan masyarakat, terlebih mereka yang memiliki ekonomi kebawah.
“Kalau boleh jangan sampai SPP diterapkan lagi. Kasihan kami masyarakat kurang mampu. Untuk sekarang saja, kami harus mengeluarkan uang banyak hanya untuk membeli pakaian seragam, sepatu, dan alat tulis. Itu saja sudah kewalahan, apa lagi harus ditambah dengan bayar iuran SPP,” ungkap Arman, salah satu orang tua siswa di Kelurahan Mangkio Baru, Kecamatan Luwuk.
Sementara itu, Akademisi Unismuh Luwuk, Sutrisno K. Djawa, menilai, kebijakan tersebut bukan menjadi menjadi persoalan jika bertujuan untuk pengembangan pendidikan di sekolah. “Jika demikian, saya pikir bukan masalah. Asalkan, ada regulasi yang mengatur itu,” kata Sutrisno, kemarin.
Tetapi, penerapan pembayaran iuran SPP harus melalui persetujuan komite sekolah, sehingga tidak terkesan pungutan liar (pungli). “Makannya komite harus dilibatkan,” tandasnya.
Namun, lanjut Wakil Rektor II Unismuh Luwuk ini, penerapan iuran SPP kepada siswa harus  berdasarkan klaster. Artinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) harus bisa melakukan pemetaan kepada siswa yang mampu dan tidak secara ekonomi. “Bisa saja melalui sistem silang. Dalam artian, siswa yang mampu membantu siswa yang tidak mampu dari sisi ekonomi,” terangnya.
Dekan Fakultas Ekonomi Unismuh Luwuk, Yurtan Latuba, juga tidak mempersoalkan penerapan pembayaran iuran SPP. Asalkan, hal itu sejalan dengan peningkatan mutu pendidikan di masing-masing sekolah. “Kalau untuk peningkatan kualitas pendidikan kenapa tidak?” ucap dia.
Meski begitu, penetapan nominal pembayaran iuran SPP tersebut harus diatur dalam regulasi yang melibatkan seluruh pihak terkait.
“Jika tidak, ke depan bisa timbul masalah. Sebab, itu akan sangat berkaitan dengan kemampuan masyarakat. Di Luwuk saja masih tanda kutip. Apakah orang  tua siswa mampu atau tidak untuk membayar iuran SPP itu,” terangnya.
Ia menilai, penerapan iuran SPP merupakan buntut dari sekolah yang tidak jujur dalam menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Bahkan, dalam pengelolaannya tidak melibatkan komite sekolah.
“Biasanya, sekolah itu hanya membuat kwitansi sendiri terkait pelaporan dana BOS. Padahal, ada 13 item yang harus direalisasikan, termasuk biaya transportasi siswa ke sekolah. Pengelolaan dana BOS yang tidak efektif itu, berdampak pada perkembangan sekolah,” katanya. (and/tr-55)

About uman