Home » Berita Utama » Berkas Perkara Dilimpahkan ke Jaksa
Berkas Perkara Dilimpahkan ke Jaksa
Penyidik Satreskrim Polres Banggai melimpahkan berkas perkara kasus OTT Juanda Balahanti ke Kejaksaan Negeri Banggai, Selasa (17/1).

Berkas Perkara Dilimpahkan ke Jaksa

LUWUK–Berkas perkara penyidikan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret mantan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banggai Juanda Balahanti, kini diserahkan ke Kejaksaan Negeri Banggai, Selasa (17/1).
“Kasus OTT Juanda Balahanti sudah tahap satu. Kami sudah diserahkan ke Jaksa untuk diteliti,” ungkap Kasat Reskrim melalui Kasubag Humas Polres Banggai AKP Wiratno Apit, Rabu (18/1).
Kata dia, pelimpahan berkas tahap satu dilakukan penyidik Satreskrim Polres Banggai setelah serangkaian penyidikan tuntas. Dengan adanya pelimpahan berkas tersebut maka penyidik akan menunggu hasil penelitian berkas yang dilakukan Jaksa di Kejaksaan Negeri Banggai.
Jika nanti masih ada petunjuk yang dicantumkan dalam surat P 19, maka akan segera dipenuhi penyidik. “Namun jika berkas perkara itu dinyatakan lengkap alias P21 maka penyidik akan menyerahkan tersangka dan barang bukti untuk dilakukan penuntutan,” jelas Wiratno.
Mantan Kepala DKP Banggai, Juanda Balahanti, tak bisa berbuat banyak saat dirinya diciduk tim Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Polres Banggai dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu 26 November 2016 lalu di kediamannya, di jalan Sungai Lindu, Kelurahan Bungin, Kompleks Pasar Tua.
Meski sempat mengelak, Juanda akhirnya menyerah dan tak berkutik, setelah barang bukti  (babuk) berupa uang sejumlah Rp3,9 juta ditemukan polisi. Mantan Kepala BPMPPT Banggai itu, diduga meminta uang terhadap kelompok nelayan dari Desa Poh, Kecamatan Pagimana untuk memuluskan proposal bantuan nelayan yang diajukan pada program tahun 2016.
Dalam penangkapan itu, Juanda langsung diamankan tim Saber Pungli pimpinan Kasat Reskrim Edigio F. Alfamantar ke Mapolres Banggai.
Di sisi lain, Juanda Balahanti melalui kuasa hukumnya Mustapa Patiwael sempat mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Luwuk atas penetepan tersangka. Namun, Hakim tunggal, Suhardin Z Sapaa SH, menolak permohanan praperadilan tersebut pada Senin 19 Desember 2016 lalu.
Hakim menilai, penangkapan, penyitaan serta penetapan tersangka terhadap Juanda Balahanti yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Banggai sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kata Hakim, penyidik Satreskrim Polres Banggai sudah memenuhi dua alat bukti yang cukup, sebelum pemohon (Juanda Balahanti_red) ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara itu, kuasa hukum tersangka, Mustapa Patiwael menyatakan, pihaknya menghormati putusan pengadilan atas permohonan praperadilan tersebut, karena sesuai dengan asas hukum Res Judicata Pro Veritate Habetur (putusan hakim harus dianggap benar). “Putusan tersebut dijatuhkan dengan irah-irah, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” katanya saat ditemui usai sidang.
Kata dia, prinsip ini sangat penting dalam proses penegakan hukum di negeri ini. Oleh karenanya, kualitas keadilan dari setiap putusan yang dijatuhkan Hakim, sangat bergantung pada kualitas hubungan baiknya serta ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.(awi)

About uman