Home » Berita Utama » Ukas Sebut Pemda ‘Kebakaran Jenggot’
Ukas Sebut Pemda ‘Kebakaran Jenggot’
Abdul Ukas

Ukas Sebut Pemda ‘Kebakaran Jenggot’

LUWUK-Putusan praperadilan dugaan money politics Pilkada Banggai Senin (9/1) lalu, membuat Pemerintah daerah (Pemda) dibawah pimpinan Herwin Yatim dan Mustar Labolo (Winstar) terkesan ‘kebakaran jenggot’. Pemda dibawah instruksi Wabup Mustar Labolo memerintahkan kepada seluruh camat untuk meluruskan opini terkait putusan praperadilan. Bahkan, mantan Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Syaifuddin Muid, ikut campur terlalu jauh tentang persoalan hukum yang menjerat Herwin Yatim.
“Putusan Hakim yang mengabulkan permohonan praperadilan itu bukan opini, melainkan fakta persidangan. Pemda seperti kebakaran jenggot. Jangan ikut campur, biarkan saja proses ini berjalan sesuai putusan praperadilan,” tegas kuasa hukum Mutiara, Abd Ukas Marzuki, Jumat (13/1), menyikapi sikap pemda Banggai.
Harusnya kata dia, putusan praperadilan ini menjadi rujukan bersama. Penafsiran hukum yang disampaikan Syaifuddin Muid terkesan gagal paham, karena tidak memahami substansi dari putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ironisnya, Plt Dinas Pemuda dan Olagraga (Dikpora) Banggai itu, tidak punya kapasitas untuk mengintervensi dugaan money politics Pilkada Banggai. “Kalau mau berdebat persoalan dugaan money politics Pilkada Banggai, maka Syaifuddin Muid berhenti saja sebagai ASN, kemudian menjadi advokat,” sindirnya.
Ukas meminta agar Syaifuddin Muid fokus mengurus instansi yang dipimpinnya. Sudah sejauh mana bakat anak muda di bidang olehraga, fasilitas olahraga  maupun perkembagan pemuda di Kabupaten Banggai. “Mengurus olahraga dan pemuda itu adalah tupoksi Syaifuddin Muid, bukan malah membodohi masyarakat dengan penafsiran hukum dengan opini yang terkesan gagal paham,” tandasnya.
Selain itu, Ia menegaskan, tim kuasa hukum Mutiara tidak pernah mengukur kekurangan dan kelebihan orang. Dikatakan, Hasrim Rahim tidak punya kapasitas menyatakan, bahwa tim kuasa hukum Mutiara tidak paham tentang politk hukum dan sosiologi hukum. Politik dan sosiologi hukum sudah dikaji dalam kasus dugaan money politics ini. “Tidak perlu lagi berdebat persoalan putusan praperadilan. Tapi kalau masih diperdebatkan, silahkan diajukan ke pokok perkara,” tutur Ukas.
Saat ini, pihaknya masih menunggu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penetapan tersangka, kemudian P21 dan persidangan. “Kalau sudah persidangan, nanti kami lihat siapa yang paham tentang politik hukum dan sosiologi hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Arik Zaman, salah satu masyarakat adat Babasal Kabupaten Banggai meminta kepada Syarifuddin Muid untuk berhenti berkoar-koar dalam menafsirkan putusan praperadilan dugaan money politics Pilkada Banggai.
Sejak tahapan sidang pada tanggal 3 hingga 9 Januari lalu kata dia, Syarifuddin Muid tidak pernah hadir dalam persidangan. “Wajar kalau dia (Syarifuddin Muid) tidak tahu menahu dengan putusan praperadilan,” katanya. “Biarkan saja proses hukum ini berjalan hingga ke pengadilan, karena yang berhak memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah itu hanyalah putusan pengadilan,” tandasnya. (awi)

About uman