Home » Berita Utama » Pergerakan TKA Ilegal Dikawal Ketat
Pergerakan TKA Ilegal Dikawal Ketat
Mayjen TNI Ganip Warsito

Pergerakan TKA Ilegal Dikawal Ketat

LUWUK-Panglima Kodam (Pangdam) XIII/Merdeka, Mayjen Ganip Warsito mengaskan, pihaknya akan terus mengawal setiap pergerakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada di wilayah teritorial Kodam XIII/Merdeka, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Mengingat, adanya TKA bisa berpotensi menganggu situasi keamanan.
Kata dia, Kodam XIII Merdeka merupakan komando operasi dan akan selalu mengikuti perintah dan kebijakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
“Kami akan meminimalisir segala sesuatu yang bersifat illegal masuk di wilayah kita, baik itu lalu lintas orang, barang maupun rute rute yang kemungkinan digunakan untuk menyelundupkan sesautu illegal,” tandasnya saat diwawancarai awak media usai memberikan arahan kepada seluruh anggota Kodim 1308 Luwuk Banggai, Sabtu (7/1).
Ia menyatakan, kalaupun ada oknum oknum yang berani menyelundupkan TKA dan barang illegal, maka akan ditindak tegas. Sebab, jalur jalur resmi sudah ada melalui kantor Imigrasi, Bea Cukai maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. “Yang pasti kalau keluar dari jalur resmi itu sudah pasti illegal,” tegas Pangdam.
Kodam XIII/Merdeka tidak akan bisa optimal mengawasi TKA dan barang illegal, harus ada sinergitas antara instansi terkait, masyarakat maupun peran media massa. “Kalau ada informasi segera dilaporkan agar cepat ditindak,” harapnya.
Tangkal Paham ISIS Merembet
Sementara itu, terkait paham radikalisme Islamlic State of Iraq and Syria (ISIS) sudah mulai merembet ke wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng), khususnya Kota Palu dan Kabupaten Poso melalui Mujahiddin Indonesia Timur (MIT). Paham ini harus diantisipasi sejak dini, sehingga tidak menyebar ke wilayah lain di Sulteng.
Pangdam XIII/Merdeka Mayjen Ganip Warsito menyatakan, TNI memiliki kegiatan territorial di tingkatan Kodim, Koramil mapun Babinsa. Dalam kegiatan tersebut, anggota TNI harus mampu mengantisipasi, mendeteksi dan meradikalisasi paham pahan yang menyimpang dari agama.
“Kami sudah perintahkan setiap anggota TNI di Kodim, Koramil dan Babinsa untuk mengawasi sejak dini pergerakan setiap orang yang akan menyebarkan paham radikalisme,” tegasnya, Sabtu (7/1).
Di sisi lain, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Satgas Tinombala, bahwa enam DPO teroris yang masih dalam pengejaran akan terus dilanjutkan.“Kami tidak akan menambah pasukan, bahkan akan dikurangi,” kata Pangdam.
Kata dia, operasi tempur Satgas Tinombala itu memberikan ruang kepada enam DPO yang ingin kembali kepada pangkuan ibu pertiwi. “Kalau mereka (teroris_red) mau kembali di tengah tengah masyarakat, maka kami akan terima. Tapi kalau masih bersikeras, maka operasi tempur itu akan dimainkan,” tandasnya.(awi)

About uman