Home » Berita Utama » Syahrial Masih Tetap Sekkab
Syahrial Masih Tetap Sekkab
Syahrial Labelo

Syahrial Masih Tetap Sekkab

LUWUK— Tidak dikukuhkannya Syahrial Labelo sebagai Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Banggai bersama puluhan pejabat eselon II dan III pada Jumat pekan lalu, bukan berarti Kabupaten Banggai tidak memiliki Sekretaris Daerah. “Kabupaten Banggai tetap punya Sekkab, yaitu Syahrial Labelo,” tandas Bupati Banggai, Herwin Yatim, saat dihubungi Selasa, (3/1).
Mengacu pada aturan, surat keputusan (SK) pengangkatan Sekretaris Daerah harus oleh Gubernur atas usulan Bupati. Saat ini tegas Herwin, Pemda Banggai tidak mengusulkan pengganti Sekkab Banggai, mengingat masa jabatan Syahrial sebagai panglima ASN itu baru akan berakhir tahun 2018 mendatang.
Sebelumnya Asisten III Setda Kabupaten Banggai, Ir. Andi Djalaluddin, menegaskan, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai masih tetap dijabat oleh Syahrial Labelo. “Masih tetap Pak Syahrial, tadi beliau masih memimpin rapat serahterima jabatan camat camat,” ujarnya, Selasa (3/1).
Ia mengakui, Syahrial Labelo memang tidak dikukuhkan bersama dengan kepala OPD baru, akhir tahun lalu. Namun, pengukuhan sekretaris daerah dilakukan dengan surat keputusan gubernur. Ia mengatakan, dalam aturan ASN pegawai negeri yang tersangka dalam satu kasus dan ketika ditahan bisa diberhentikan sementara. “Karena kalau ditahan otomatis tidak bekerja, sehingga harus diberhentikan, tapi kan Pak Sekkab masih kerja (karena ada penangguhan penahanan-red),” ujarnya. Ia tidak memastikan apakah sudah ada SK pengukuhan dari gubernur. “Saya belum lihat, tapi saya dengar akan ada SK dari gubernur,” tuturnya.
Sementara itu, pengamat dari pusat kajian strategik pemerintahan, Muhadam Labolo mengatakan, makna pengukuhan sebenarnya hanya mengesahkan kembali pejabat yang sudah ada atau existing. Lantas apakah setelah pengukuhan kepala daerah dapat mengganti atau melakukan mutasi setelah 6 bulan sesuai amanah UU Pilkada? Muhadam mengatakan, boleh saja. Sebab prosesi pengukuhan berbeda dengan pengangkatan baru.
“Jadi tidak ada jaminan bahwa mereka yang sudah dikukuhkan tidak akan dimutasi kembali dalam waktu dekat,” jelas Muhadam. Adik kandung Wakil Bupati Mustar Labolo ini menekankan, kepala daerah belum melakukan pelantikan yang sesungguhnya, hanya prosesi pengukuhan semata.
Pertanyaan hukumnya adalah, apakah seluruh pejabat lain yang tidak ikut pengukuhan dianggap tidak sah? Tentu sambung Muhadam tidak juga. Karena pengukuhan yang dilaksanakan Jumat pekan lalu itu adalah konsekuensi dari peleburan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagaimana diatur dalam PP nomor 18 tahun 2016.
Setelah pengukuhan OPD sesuai perda di semua daerah maknanya kepala daerah dapat melaksanakan diskresi sesuai amanah UU Pemilukada, dimana 6 bulan selepas itu dapat dilakukan perombakan kembali, tentu setelah melalui mekanisme open biding yang transparan. (yan/ris)

About uman