Home » Berita Utama » Pemda Banggai tanpa Sekkab?
Pemda Banggai tanpa Sekkab?
Syahrial Labelo

Pemda Banggai tanpa Sekkab?

LUWUK—Pemda Banggai saat ini tanpa Sekretaris Kabupaten (Sekkab). Sebab, pada pengukuhan dan pelantikan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016, nama Syahrial Labelo tak masuk dalam daftar pejabat yang dikukuhkan dan dilantik.
Salah seorang sumber Luwuk Post, Senin (2/1) menilai sejatinya Bupati Banggai Herwin Yatim mengukuhkan Syahrial Labelo sebagai Sekkab bersama puluhan pejabat eselon II B dan eselon III A pada Jumat pekan lalu. Dengan tidak dikukuhkan Syahrial, maka Pemda Banggai kini tak punya Sekkab.
Akan tetapi lanjut sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan itu, kejanggalan itu akan terjawab dengan akan dilaksanakan pelantikan pejabat yang rencananya bulan ini juga. Ada kemungkinan Syahrial akan dinonaktifkan sebagai Sekkab sekaligus bupati menunjuk pelaksana tugas (Plt) Sekkab Banggai. “Sekkab harus dilantik bersama pejabat eselon lain pada Januari ini. Jika tidak maka siapa pejabat yang menandatangani administrasi pemerintahan,” ujarnya.
Pasca ditahannya Syahrial Labelo terkait dugaan kasus DVOR Bandara, Pemda Banggai goyang. Pasalnya, selain menjabat sebagai panglima ASN, Syahrial juga adalah Ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Agar proses administrasi berjalan lancar dan juga demi kepentingan daerah, Bupati dan Wakil Bupati Banggai, Herwin Yatim dan Mustar Labolo mengajukan permohonan penangguhan kepada Polres Banggai. Atas jaminan dua kepala daerah tersebut, sehingga permohonan penangguhan itu diterima Polres Banggai.

ASN TERELIMINASI
BERPELUANG JADI SEKKAB
Sementara itu, daftar ASN senior yang tergeser pada roling jabatan Jumat  (30/12) lalu, berpeluang menduduki  kursi Sekkab. Kesempatan masih cukup lebar untuk bertarung menjadi panglima ASN. Namun, di sisi lain, deretan abdi negara itu, disebut sebut terganjal dengan situasi politik.
Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Luwuk, Kisman Karinda menilai, ASN seperti Haris Hakim dan Syamsulridjal Poma punya pengalaman panjang di birokrasi. Dari sisi jenjang kepangkatan juga sudah layak. “Mereka ini masuk kader potensial daerah,” jelas Kisman, Sabtu (31/12).
Hanya saja, menurut Kisman, siapa yang diusulkan Bupati Herwin Yatim ke Pemprov Sulteng bergantung mekanisme yang akan diterapkan. “Apakah yang di kedepankan profesionalitas.  Kalau menurut kami dari akademisi kesampingkan  dulu hal-hal politis,” ucap dia.
Dia menekankan, siapa pun yang menjadi Sekkab sudah harus terlepas dari soal dukung mendukung figur. “Ini masih ranah birokrasi jangan diseret ke politik,” terangnya.
Kisman melihat, jika berangkat dari pelantikan kemarin, unsur politis masih cukup mendominasi dibanding profesionalitas pada penempatan ASN di birokrasi. “Kader kader di birokrasi yang ada masih didominasi politik,”ucapnya.
Kisman mengingatkan, jika unsur politis masih kental terbawa hingga dalam pengusulan Sekkab, itu akan menjadi preseden buruk bagi kepala daerah. “Karena yang terpilih akan menjadi patron bagi ASN. Jadi jantung pemerintahan,” terangnya. (yan/ali)

About uman