Home » Kampus » Desak Pelantikan Kades Asa’an
Desak Pelantikan Kades Asa’an
Mahasiswa dan simpatisan kepala desa (Kades) yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Masyarakat Asa’an Menggugat, saat melakukan aski di Kantor DPRD Kabupaten Banggai, mendesak Bupati Banggai melalui DPRD untuk melantik Yem Yarbet Haibun, sebagai kades Asa’an, Kamis (15/12).

Desak Pelantikan Kades Asa’an

LUWUK-Puluhan mahasiswa dan simpatisan, yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Masyarakat Desa Asa’an Menggugat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai,  Kamis (15/12).
Aksi demonstrasi Forum Mahasiswa dan Masyarakat Desa Asa’an menggugat itu membawa lima poin tuntutan. Diantaranya mendesak Bupati Banggai, Ir. Herwin Yatim, untuk melantik Yem Yarbet Haibun sebagai Kepala Desa  Asa’an, meminta DPRD untuk mendesak Bupati segera melantik Yem Harbet Haibun sebagai Kepala Desa  Asa’an, Kecamatan Pagimana, meminta DPRD  membentuk  pansus pemilihan kepala desa terkait tidak dilantiknya Yem Yarbet Haibun, meminta DPRD untuk menghearing Bupati Banggai, BPMPD, Camat Pagimana, serta Panitia Penyelenggara pemilihan kepala desa, terkait tidak dilantiknya Yem  Yarbet Haibun, serta menolak rencana karateker Kepala Desa Asa’an.
Salah seorang mahasiswa mengungkapkan, tragedi politik pemilihan kepala desa dengan tidak dilantiknya Yem Yarbet Haibun sebagai Kepala Desa Asa’an sesungguhnya tidak perlu terjadi. Praktek menyakitkan itu dinilai telah berujung pada keretakan sosial masyarakat di Desa Asa’an.
“Pemerintah daerah telah mencederai nilai demokrasi dalam pemilihan kepala desa, dengan cara mempermainkan hak hak politik masyarakat dan calon kepala desa terpilih oleh system yang terkesan dibuat buat. Anehnya cara itu dipandang sebagai cara yang bertanggung jawab oleh Bupati Banggai dan BPMPD,” ungkap salah seorang orator aksi.
Menurutnya, persoalan tidak dilantiknya Yem Yarbet Haibut diakibatkan oleh keterlambatan panitia pilkades dalam melakukan pleno penetapan kepala desa, melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Bupati (Perbub) Banggai tahun 2016.
Dalam Perbub pasal 16 ayat 1 tahun 2016 terkait tindak lanjut putusan, menjelaskan bahwa berdasarkan amar putusan tim P2H sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 3 huruf b, panitia pemilihan kepala desa menetapkan hasil perhitungan suara yang benar, dan menetapkan calon kepala desa terpilih paling lambat dua kali dua puluh empat (2×24) jam sejak tim P2H menetapkan amar putusan.
Namun demikian, Perbub tersebut dinilai tumpang tindih dengan rekomendasi DPRD Kabupaten Banggai, tentang permasalahan hasil pemilihan kepala desa.
Pada diktum satu rekomendasi DPRD itu, menegaskan bahwa panitia pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten mengefektifkan waktu penyelesaian pemilihan kepala desa dalam tempo 30 hari, sejak diterimanya penyampaian laporan hasil pilkades, sesuai dengan Undang undang Desa nomor 6 tahun 2014, pasal 37 ayat 6, dan PP nomor 43 pasal 41 ayat 7, tentang peraturan pelaksana undang undang desa yang mewajibkan Bupati atau Wali Kota menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 hari, serta mengacu pada peraturan daerah.
Terkait hal itu, salah seorang anggota DPRD, Bachtiar Pasman, saat menjamu perwakilan masa aksi mengungkapkan bahwa, putusan tim P2H bersifat mengikat dan wajib ditindak lanjuti panitia, melalu rapat pleno penetapan kepala desa terpilih. Yang jadi persoalan, panitia terkesan menghindar untuk menindaklanjuti amar putusan P2H, begitu juga dengan Bupati dan BPMPD yang terkesan membiarkan persoalan. “Ini yang sangat disayangkan. Amar putusan P2H itu seharusnya ditindak lanjuti,” terangnya.
Ia mengungkapkan bahwa penetapan kepala desa karateker selama enam tahun tidak tercantum dalam regulasi manapun. Menurutnya, kepala desa karateker seperti apa yang disampaikan Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Kabid Pemdes) BPMPD, Andi Nur Samsi, hanya bisa bertahan selama enam bulan. “Waktu enam bulan itu sambil mempersiapkan pemilihan. Hanya saja, kan sekarang ini sudah ada kepala desa terpilih,” jelasnya.
Terkait persoalan itu, perwakilan masa aksi dan DPRD bersepakat untuk menghadirkan pihak  pihak  terkait untuk memperjelas persoalan tersebut. Waktu yang disepakati perwakilan masa aksi dan DPRD itu selama satu minggu, terhitung sejak Kamis (15/12).
“Nanti kita akan menghadirkan pihak  pihak terkait untuk membahas persoalan ini dengan  masyarakat Desa Asa’an. Dalam waktu dekat kita akan menyurat,” katanya. (and)

About uman