Home » Berita Utama » Wabup Dukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Wabup Dukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Wakil Bupati Banggai, Mustar Labolo memberikan dukungan terhadap Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah masuk dalam proglegnas agar menjadi undang undang yang dilahirkan DPR RI, pada Workshop Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang digelar BP3AKB dan PT Donggi Senoro LNG di Hotel Rosalina, Rabu (14/12).

Wabup Dukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

LUWUK—Wakil Bupati Banggai, Mustar Labolo, mewakili pemerintah Kabupaten Banggai memberikan dukungan terhadap lahirnya undang undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dukungan tersebut disampaikan pada Workshop Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang digelar BP3AKB dan PT Donggi Senoro LNG di Hotel Rosalina, Rabu (14/12).
Dukungan diberikan atas permintaan Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Indriyati Suparno yang menjadi narasumber dalam Workhop PKDRT.
Indriyati mengatakan, Komnas Perempuan dalam salah satu mandatnya telah mendokumentasikan kasus kasus terhadap perempuan di Indonesia, sejak tahun 1998 hingga tahun 2013. Dalam kurun waktu itu, kasus kekerasan seksual menunjukkan tren peningkatan, baik terhadap perempuan dewasa maupun anak anak. “Dari analisis yang kami lakukan kami menemukan setiap tiga jam ada dua kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Secara statistik, sehari 35 perempuan rentan mengalami kekerasan seksual,” ungkapnya.
Hal ini kata dia, menjadi alasan kuat bagi Komnas Perempuan untuk mengusulkan satu kebijakan penghapusan kekerasan seksual. Sebab, selama ini, kasus kekerasan seksual tidak bisa diproses secara hukum karena tidak ada produk hukum yang secara khusus mewadahi dan mampu menjawab persoalan kekerasan terhadap perempuan. “(Semacam) ada kekosongan hukum atau aturan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Karena itu kita usulkan rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual,” katanya.
Rancangan undang undang yang sudah diproses sejak tahun 2013 itu kini sudah masuk proglenas. “Info terakhir, sudah masuk list pendek proglegnas prioritas 2017,” tambahnya.
Pihaknya perlu meminta dukungan partispasi dari banyak kalangan,  termasuk pemda dan jaringan masyarakat sipil lainnya agar ada dukungan yang besar terhadap rancangan undang undang itu. “Kami perlu dukungan dari banyak pihak agar rancangan undang undang ini benar benar dibahas. Apalagi tahun depan mendekati tahun politik, kami khawatir kasus kekerasan terhadap perempuan tidak menjadi prioritas karena DPR fokus pada kegiatan politik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Rancangan Undang Undang Penghapusan kekerasan Seksual mengatur persoalan kekerasan seksual secara spesifik.“ Bisa dikatakan lex specialis, seperti undang KDRT yang mengatur hal hal yang selama ini tidak bisa dijawab aturan lainnya,” tambahnya. Pelecehan seksual misalnya,  lalu perkosaan dengan definisi sangat luas, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan perkawinan, dan kemudian eksploitas seksual. “Saat ini belum ada aturan hukumnya,” ujarnya. Demikian juga dengan korban anak difabel atau memiliki kecacatan. Ia berharap dengan undang undang itu sanksi hukum terhadap kasus lebih komprehensif, lebih memenuhi prinsip keadilan bagi korban. Kemudian sanksi hukumnya bukan hanya sekedar memiliki efek jera, tapi juga rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual.
Terkait dengan kasus kekerasan terhadap rumah tangga di Kabupaten Banggai yang juga menunjukkan tren peningkatan, termasuk kasus kasus di luar rumah, Indriyati berharap ada lembaga layanan yang memberikan perlindungan. Ia mengetahui ada lembaga yang sudah dibentuk pemerintah daerah tapi belum aktif. “Bisa dibayangkan dalam setahun ada 15-20 kasus kekerasan terhadap perempuan namun tidak ada lembaga atau pihak pihak yang memberikan layanan,” katanya merespons data BP3AKB Kabupaten Banggai.
Pemerintah Daerah kata dia, memiliki tanggungjawab sebagaimana mandat dari undang undang untuk memastikan perlindungan  terhadap perempuan, memastikan adanya kepedulian dari masyarakat sipil melalui pendidikan.  Salah satu yang dapat dilakukan, kata dia, seperti yang dilakukan oleh BP3AKB dan PT Donggi Senoro LNG dengan menggelar workshop, pelatihan dan mendatangkan lembaga layanan yang berkompoten. “Dan semua bisa berperan memberikan perlindungan. Termasuk PKK,” tutupnya. (ris)

About uman