Home » Berita Utama » Karateker Kades 6 Tahun Dinilai Keliru
Karateker Kades 6 Tahun Dinilai Keliru
Suharto Yinata

Karateker Kades 6 Tahun Dinilai Keliru

LUWUK— Penjelasan Kabid Pemdes dan Kelurahan BPMPD Kabupaten Banggai, Andi Nursyamsi menuai kritikan baik dari kalangan anggota DPRD Banggai maupun akademis. Statemennya yang menyebut tiga desa yang ditunda pelantikan kepala desa (kades) terpilih akan diambil alih oleh karateker selama 6 tahun dinilai keliru.
Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Banggai, Suharto Yinata Rabu (14/12) mengatakan, hasil konsultasi pada Kemendagri sebagaimana disampaikan BPMPD, patut dipertanyakan. Selain harus dibackup dengan peraturan pemerintah juga belum ada satupun regulasi yang menyebut bahwa karateker menjabat selama 6 tahun. “Setahu saya karateker dalam aturan hanya 6 bulan,” kata Suharto.
Anggota Komisi 2 DPRD Banggai, Helton Abdul Hamid juga menilai, secara politik karateker kades itu memberi pengaruh terhadap masyarakat desa yang dipimpinnya. Pasalnya, pro dan kontra atas hasil pilkades serentak 14 November lalu, masih cukup kental pada warga di desa Tonkonunuk dan Asaan Kecamatan Pagimana serta Longkoga Barat Kecamatan Bualemo.
Belum lagi pada persoalan kebijakan. Seorang karateker kades tidak bisa melahirkan kebijakan yang sifatnya prinsipil. Hal ini tentu saja memberi pengaruh terhadap progress pembangunan desa itu kedepan. Apalagi dana desa yang akan dikelola tahun 2017 mendatang cukup fantastis jumlahnya yakni setiap desa tembus pada angka Rp1,2 miliar.
Sementara itu, akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Luwuk, Kisman Karinda menilai jabatan karateker kepala desa melanggar otonomi desa. Sebab dalam undang undang desa telah mengisyaratkan kemandirian desa, yang artinya desa bisa mengurus dirinya sendiri. “Kalau seperti itu, dimana letak otonomi desa sesuai dengan amanat undang undang?,” kata Kisman. Menurutnya, penetapan kepala desa karateker akan sangat berpengaruh terhadap demokrasi di desa.
“Seolah olah demokrasi di desa itu dipasung oleh regulasi mandiri. Pada intinya, regulasi ingin mengatur tata laksana pemilihan, di lain sisi melanggar otonomi desa. Jangan jangan ini merupakan permainan orang orang tertentu,” katanya.
Terkait hal itu, lanjut Kisman, pemilihan kepala desa terbilang sepele namun sangat berpengaruh pada tatanan masyarakat paling bawah. “Dan banyak hal yang harusnya bisa diantisipasi,” terangnya.
Selain itu, persoalan keterlambatan penetapan hasil pemilihan kepala desa oleh panitia harus menjadi perhatian panitia ditingkat kabupaten. Menurutnya, harus ada tim yang dapat menelusuli alasan keterlambatan itu.  “Jangan sampai keterlambatan panitia dalam menetapkan kepala desa terpilih merupakan unsur kesengajaan,” pungkasnya.
Andi Nursyamsi Selasa (13/12) mengatakan, tiga desa yang pada tanggal 8 Desember ditunda pelantikan kades terpilihnya harus menunggu 6 tahun kedepan untuk memilih kepala desa devinitif.
Persoalan tersebut bermula dari keterlambatan panitia dalam melakukan penetapan sesuai hasil putusan tim P2H, atas perselisihan pemilihan yang terjadi di masing masing desa. Menurut Andi, penetapan kepala desa terpilih sesuai hasil putusan P2H seharusnya diajukan sebelum batas yang ditentukan, yakni dua kali dua puluh empat jam.
“Persoalan di tiga desa ini sudah saya konsultasikan di Kemendagri. Hasilnya, desa tidak bisa menyelenggarakan pilkades lebih dari satu kali. Dan untuk ketiga desa ini kita tidak bisa berbuat apa apa lagi,” katanya. (yan/and)

About uman