Home » Berita Utama » Aleg Apresiasi Pembentukan MPTGR
Aleg Apresiasi Pembentukan MPTGR
Bachtiar Pasman

Aleg Apresiasi Pembentukan MPTGR

LUWUK—Sekretaris Komisi 1 DPRD Banggai, Bachtiar Pasman mengapresiasi dibentuknya Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) Kabupaten Banggai. Respons positif itu disampaikan politisi PKB di kantor dewan, Rabu (14/12). Dikatakannya, sebenarnya MPTGR sudah sejak lama. Hanya saja belum dibentuk. Karena itu Ia memuji inisiatif pemerintahan Herwin Yatim dan Mustar Labolo. Sebab, menurut dia keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) meskipun cukup baik, tapi tidak memberi efek jera. Alasannya para pelaku korupsi hanya mendapat sanksi kurungan badan.
Namun dengan kehadiran MPTGR yang diketuai Sekkab Banggai Syahrial Labelo Ia meyakini uang negara bisa terselamatkan. Pasalnya, para pelaku diharuskan mengembalikan uang negara tersebut.
Bagaimana bila pelakunya enggan mengembalikan temuan dengan dalih tidak punya uang? Om Tiar menyarankan, sebaiknya sebelum pengangkatan jabatan di birokrasi, para pejabat punya kewajiban melaporkan daftar kekayaan mereka. Apabila tidak ada dana cash untuk pengembalian, negara atau daerah bisa menyita sekaligus melelang barang milik tertuntut dalam majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi.
Sementara itu, Wakil Bupati Banggai, Mustar Labolo, menyatakan, majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi merupakan upaya dari pemerintah daerah untuk mengambil hasil temuan, baik dari pengawas eksternal maupun internal. Misalnya, kelebihan pembayaran pada satu proyek, tunggakan perorangan atau kehilangan barang, ASN bisa mengembalikan kerugian. Wabup mengatakan, saat ini MP TGR fokus menyelesaikan temuan beberapa tahun sebelumnya. Bahkan, ada yang tujuh tahun sebelumnya.“Itu tidak terhapus sebelum ditetapkan oleh MPTGR, kalau tidak aset aset yang bersangkutan bisa diambil,” ujarnya.
Ia mengatakan, majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi juga merupakan upaya perlindungan terhadap ASN yang tersandung kasus temuan baik oleh pengawas internal maupun eksternal sehingga bisa diselesaikan sebelum ditangani aparat penegak hukum. Sebelumnya Wakil Bupati Mustar Labolo,  meresmikan ruang sidang MPTGR di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Selasa (13/12). Usai peresmian ditindaklanjuti dengan sidang tuntutan terhadap beberapa ASN. Sidang MPTGR ditargetkan dilakukan empat kali dalam sebulan untuk memercepat tindaklanjut temuan BPK RI. (yan/ris)

About uman