Home » Metro Luwuk » Sidang Praperadilan Sengketa Pilkada Ditunda
Sidang  Praperadilan Sengketa Pilkada Ditunda
Pendukung pasangan Ma'mun Amir dan Bathia Sisilia Hadjar saat menghadiri sidang praperadilan atas penghentian penyidikan sengketa pilkada, Selasa (13/12).

Sidang Praperadilan Sengketa Pilkada Ditunda

LUWUK-Sidang praperadilan sengketa pilkada yang diajukan pasangan nomor urut dua pada pilkada tahun 2015 lalu kembali ditunda. Hakim tunggal yang memimpin sidang mengatakan tidak dapat melanjutkan sidang karena perwakilan dari Kepolisian RI tidak hadir dalam sidang ke dua, Selasa (13/12) kemarin.
Dalam praperadilan yang diajukan pasangan Ma’mun Amir dan Bathia Sisilia Hadjar itu menggugat Kepolisian RI, Polda dan Polres Banggai atas penghentian penyidikan laporan mereka dalam sengketa pilkada tahun 2015 lalu. Atas dasar gugatan itu, Hakim tunggal menilai dalam pembacaan permohonan praperadilan harus diikuti seluruh pihak yang disebut sebagai termohon atau pihak yang digugat atas proses penghentian perkara. “Jadi penundaan pertama selama dua minggu itu bukan untuk mengesampingkan undang-undang. Tapi saya ingin mengoptimalkan waktu. Perwakilan Polri kan jauh dari Jakarta, makanya kemarin saya coba lagi undur tiga minggu tapi ternyata mereka tidak hadir juga hari ini. Hanya saja, praperadilan ini bukan sidang yang harus dikejar karena tidak ada masa kadaluarsanya, kesannya tidak terburu-buru dari penyidik harus melimpahkan ke JPU lalu ke PN. Karena dalam sidang ini tidak ada yang tahan. Tetap kita sidangkan,” tegas Hakim.
“Jadi saya harus penuhi lagi untuk pemanggilan termohon satu (Polri) sekali lagi,” tambahnya.
Jika dari penundaan itu ternyata termohon satu atau perwakilan Polri tidak menghadiri atau mewakilkan maka sidang akan dilanjutkan dengan konsekwensi termohon satu dianggap tidak mengindahkan panggilan sidang. “Sidang saya tunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 3 Januari 2017,” kata Hakim yang langsung disambut riuh suara para pendukung paslon nomor urut dua pada pilkada tahun lalu.
“Huuuhh, ditunda satu tahun lagi. Sekalian abis masa jabatan saja,” teriak para pendukung paslon sambil meninggalkan ruang sidang utama Pengadilan Negeri Luwuk.
Sulle Ta’abi SH, selaku kuasa hokum Polda Sulawesi Tengah mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Polri di Jakarta terkait undangan sidang praperadilan. Hanya saja, belum ada respon, baik itu kesiapan untuk hadir maupun mewakilkan ke pihak polda. “Tapi pimpinan saya sekarang ada di Jakarta dan dia akan sampaikan hasil sidang yang saya laporkan tadi. Semoga saja sidang berikutnya mereka bisa hadir atau paling tidak mewakilkan,” kata Sulle.
Selain praperadilan terkait perkara sengketa pilkada, Polres Banggai juga menghadapi dua praperadilan lainnya. Yakni praperadilan atas penetapan tersangka Sekretaris Kabupaten Banggai, Syahrial Labelo dalam kasus DVOR. Kemudian, sidang praperadilan atas penetapan tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Juanda Balahanti. “Jadi dalam sidang praperadilan kasus OTT kami tekankan yang dipraperadilankan bukan OTT-nya tapi penetapan tersangkanya. Karena OTT bukan rana praperadilan. Kita menguji kasus ini apakah sudah sesuai KUHAP atau aturan lainnya,” kata Mustafa.
Mustafa bahkan melengkapinya dengan dasar  Undang-undang Polri Nomor 2 tahun 2002 dan atau Perkap Polri nomor 14 tahun 2012 tentang proses penangkapan, penahanan dan penegakan hokum.(van)

About uman