Home » Ekonomi » RAPBD Bangkep Defisit Rp 3,343 Miliar
RAPBD Bangkep Defisit Rp 3,343 Miliar
Sekretaris Kabupaten Bangkep, Sudirman Salotan saat membacakan nota pengantar RAPBD Bangkep di hadapan anggota DPRD Jumat (2/12). RAPBD Bankep defisit Rp 3,343 Miliar.

RAPBD Bangkep Defisit Rp 3,343 Miliar

SALAKAN – Tidak di Kabupaten Banggai, tidak di Kabupaten Bangkep. Angka defisit pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selalu terjadi setiap tahunnya.
Pada Rancangan APBD Bangkep Tahun 2017, tercatat, postur pendapatan hanya Rp 730,981 miliar. Tetapi, belanja menembus  Rp 734, 324 miliar. Jadi, angka defisit mencapai Rp 3,343 miliar.
Mirisnya, dari total APBD Bangkep, Rp 306,441 miliar tersedot untuk belanja pegawai yang terdapat pada pos belanja langsung. Sedangkan belanja barang dan jasa yang memang untuk publik hanya sebesar Rp 129,523 miliar dan belanja  modal  berjumlah Rp 94,295 miliar.
Sudah defisit, pembahasan RAPBD Bangkep juga mengalami keterlambatan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang  secara teknis telah  diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedomanan Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Maka dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di segala bidang, diperlukan adanya keterpaduan dan sinkronisasi serta peningkatan penajaman kebijakan antara program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi  dan pemerintah daerah,” ucap Sekretaris Kabupaten Bangkep, Sudirman Salotan saat membacakan nota pengantar RAPBD Bangkep di hadapan anggota DPRD Jumat (2/12).
Karena itu, Sudirman mengharapkan kerjasama SKPD di lingkup pemerintah daerah (pemda) demi kelancaran RAPBD, pengesahaan hingga realisasi tahun 2017 mendatang.
“Saya meminta kepada semua jajaran instansi pemerintah terkait langsung dengan proses penyusunan sampai pembahasan terhadap RAPBD tahun 2017,” tandas Sudirman akhir pekan lalu.
Namun, kata Sudirman, dalam melakukan itu seluruh pihak harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Lebih lanjut jelas dia, sebagai konsekuensi otonomi daerah yang mandiri dan bertanggungjawab diperlukan perencanaan kerja aparatur dalam membangun sistem penatausahaan pengelolaan keuangan.
Prioritas kebijakan pemda Bangkep melalui anggaran tahun 2017 nanti tetap diarahkan untuk pembangunan daerah, khususnya kota Salakan. Meski demikian, realisasi proses pembangunan akan tetap disebar ke seluruh kecamatan dan desa se-Kabupaten Bangkep sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Untuk mewujudkan hal itu tentuanya dibutuhkan kontribusi pikiran, tenaga dan kerja sama sesuai dengan kompetensi di masing-masing bidang,” tuturnya.
Penyusunan RAPBD 2017 akan menjadi perhatian masyarakat luas terhadap setiap kebijakan yang tertuang. Karena itu, pengungkapan arah kebijakan strategis pemda tersebar luas kepada masyarakat. (ali/man)

About uman