Home » Luwuk Utara-Timur » Pilkades Hunduhon Dinilai Cederai Demokrasi
Pilkades Hunduhon Dinilai Cederai Demokrasi
Kain yang bertuliskan nada protes terpajang di depan kantor Camat Luwuk Timur beberapa waktu lalu.

Pilkades Hunduhon Dinilai Cederai Demokrasi

LUWUK TIMUR— Warga desa Hunduhon Kecamatan Luwuk Timur yang tergabung dalam Forum Masyarakat Menggugat Pilkades (FMMP) menuding, pelaksanaan pilkades di wilayah itu mencederai demokrasi.
Lewat pernyataan sikap tertanggal 6 September 2016, FMMP menilai seakan praktik kebusukan penyelenggaraan Pilkades di dianggap lumrah dan tidak harus dipersoalkan. Dengan mencoreng demokrasi itu, akan berujung lahirnya pemimpin atau calon kepala desa yang palsu dengan ijazah palsu.
FMMP menegaskan, Nasrun Bungalim, calon kepala desa Hunduhon  secara administratif dinyatakan gugur oleh sejumlah masyarakat karena pada Perbup Nomor 16 Tahun 2016, lampiran I point 4 ditegaskan tentang kelengkapan persyaratan administrasi.
Hal itu ditunjukkan dengan telah dicabutnya surat keterangan pengganti  Ijazah/STTB oleh Kepala SDN 2 Balantak, H Askarim Asamin Spd atas nama yang bersangkutan, karena dinyatakan tidak terdaftar dalam buku induk SDN 2 Balantak.
Menurut pernyataan warga, berdasarkan fakta sebelum pelaksanaan Pilkades, masyarakat telah melakukan upaya pengaduan atas masalah itu kepada panitia penyelenggara Pilkades dan BPD desa Hunduhon serta pihak kecamatan.
Namun hal itu tidak mendapat jawaban dan sikap jelas dari ketiga unsur itu. Belum lagi dengan adanya surat rekomendasi yang dilayangkan oleh DPRD Kabupaten Banggai tertanggal 4 November 2016 dan 17 November 2016 kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Banggai yang intinya memintakan agar Nasrun Bungalim dibatalkan sebagai calon kepala desa dan penundaan atas pelaksanaan pelantikan kepala desa Hunduhon.
Warga Hunduhon mengambil sikap tegas dengan memintakan kepada Bupati Banggai untuk secara serius membatalkan hasil pemilihan calon kepala desa Hunduhon. Selain itu, Bupati Banggai diminta untuk tidak melantik calon kepala desa Hunduhon terpilih Nasrun Bungalim.
Pihak Kepolisian dalam hal ini Kapolres dan kepala Kejaksaan Negeri Luwuk diharapkan dapat memeriksa dan mengusut tuntas persoalan yang telah melawan hukum. Dan kepada DPRD Kabupaten Banggai diminta untuk dapat menghearing BPMPD yang tidak mengindahkan dan tidak taat serta tidak patuh atas surat rekomendasi kaitannya dengan kepentingan publik.
Jika saja, beberapa point penting yang disampaikan secara tertulis oleh warga desa Hunduhon tidak mendapat tanggapan baik, maka secara tegas masyarakat menyatakan, untuk tidak akan melaksanakan segala bentuk kebijakan pemerintah, baik pemerintah desa, pemerintah kecamatan, maupun pemerintah daerah Kabupaten Banggai. Langkah itu ditempuh, sebagai bentuk kekecewaan warga yang telah bersusah payah memperjuangkan kebenaran demi mewujudkan penegakan hukum dan demokrasi. (ir)

About uman