Home » Politik » BPMPD Minta Regulasi Pilkades Direvisi
BPMPD Minta Regulasi Pilkades Direvisi
Kepala BPMPD Kabupaten Banggai, Yusuf Bidin pada rapat di kantor DPRD Banggai, Selasa (6/12) meminta agar merevisi aturan pilkades.

BPMPD Minta Regulasi Pilkades Direvisi

LUWUK— Kepala BPMPD Kabupaten Banggai, Yusuf Bidin menilai, regulasi yang mengatur pelaksanaan pilkades, perlu direvisi. Salah satunya terkait adanya sanksi yang diberikan kepada panitia pilkades apabila mengabaikan putusan sidang tim penyelesaian perselisihan hasil (P2H). Uneg-uneg ini disampaikan Yusuf Bidin pada rapat kerja (raker) tentang pilkades di kantor DPRD Banggai, Selasa (6/12).
Pada raker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Banggai Suharto Yinata dan para anggota Komisi 1 beserta sejumlah Camat, Yusuf Bidin menjelaskan, seyogianya pilkades serentak tahap I diikuti sebanyak 199 desa. Dari jumlah itu ada lima desa yang tidak bisa diikutkan, sehingga pilkades serentak 14 November hanya diiktui 194 desa se-Kabupaten Banggai.
Pasca pelaksanaan pilkades, sebanyak 32 desa mengajukan keberatan pada Tim P2H. Namun dari hasil verifikasi dokumen yang dilakukan tim terdiri dari unsur Kejaksaan, Pengadilan, Pemda, KPU dan perwakilan tokoh masyarakat, hanya meloloskan 13 desa yang berhak diproses sidang. “Tim P2H tupoksinya menyangkut hasil dan bukan proses, mengingat itu menjadi ranah panitia pilkades,” ujarnya.
Dari belasan persoalan pilkades itu, tiga diantaranya mengalami perubahan. “Itu setelah kami hitung ulang. Tiga desa pemenangnya berubah, sedang 10 desa sudah diputuskan P2H yang sesuai dengan keputusan panitia pilkades,” kata Yusuf Bidin.
Hal ini lanjut dia, memiliki celah. Pasalnya, tidak ada ketentuan sanksi bagi panitia pilkades yang mengabaikan putusan sidang P2H. Kebijakan itu perlu, karena ada panitia pilkades tetap ngotot dengan putusannya. “Kedepan aturan main ini perlu direvisi,” ujar Yusuf Bidin. (yan)

About uman