Home » Politik » Puluhan Warga Bohotokong Datangi DPRD
Puluhan Warga Bohotokong Datangi DPRD
Puluhan warga desa Bohotokong Kecamatan Bunta, mendatangi kantor DPRD Banggai, Senin (5/12). Ada tiga tuntutan mereka, salah satunya hentikan kriminalisasi petani.

Puluhan Warga Bohotokong Datangi DPRD

LUWUK— Puluhan warga desa Bohotokong Kecamatan Bunta mendatangi kantor DPRD Banggai, Senin (5/11). Didampingi para aktivis Lingkar Gerakan Rakyat Banggai (Larra), warga membawa sejumlah tuntutan.
Usai berorasi di depan kantor DPRD Banggai, puluhan warga Bohotokong diterima para anggota dewan. Mereka adalah Suharto Yinata, Bachtiar Pasman, Zaenuri dan Irwanto Kulap. Suharto yang memimpin pertemuan itu memberikan kesempatan kepada warga menyampaikan aspirasi.
Aminullah Tahumi warga desa Bohotokong mengatakan, ada tiga tuntutan yakni meminta kepada Bupati Banggai agar membuat surat resmi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulteng untuk tidak memperpanjang GHU TK. Mandagi yang akan selesai 2017, membebaskan petani Bohotokong, Aped Madili yang kini ditahan polisi dan hentikan kriminalisasi terhadap petani di desa itu. “Ini bukan pidana. Sehingga kami minta petani Bohotokong dilepas polisi,” pinta Aminullah.
Warga lain berujar, di dalam kawasan HGU ada pohon kelapa milik para petani. Tapi mengapa warga dianggap melakukan penyerobotan. Dalam melakukan penyidikkan, polisi diskriminatif. Sebab tidak ada warga yang dimintai keterangan sebagai saksi, yang dilibatkan adalah saksi dari perusahaan. “Penyidik terkesan polisinya pengusaha,” ujar seorang ibu.
Arham yang mengaku sudah dua kali di penjara gara-gara kasus itu juga angkat bicara dalam forum itu. Penyidik polisi kata dia, mengarahkan persoalan ini pada pidana. Padahal ini merupakan kasus perdata. “Saya sudah dua kali dijebloskan dalam penjara, namun akhirnya dibebaskan setelah saya ajukan kasasi, karena MA menyebut ini kasus perdata,” ujar Arham. Lagi pula lanjut dia, HGU terbit diatas tanah warga. Dalam regulasi itu tidak dibenarkan. “Kami tidak menyerobot HGU,” ucapnya.
Irwanto Kulap mengaku, kasus ini sudah sangat lama. Sejak pemerintahan almarhum Sudarto, Ma’mun Amir dan Sofhian Mile, tidak pernah selesai. “Saya harap pada pemerintahan Herwin Yatim ini kasusnya tuntas,” kata Irwanto. Dengan demikian rakyat Bohotokong bisa tenang dan pengusaha bisa senang. DPRD lanjut Wanto, bukan lembaga eksekutor. Sehingga membutuhkan pokok pikiran dari eksekutif. Hanya saja kata Wanto, Asisten I Setda Banggai, Bagian Pertanahan, Bagian Hukum dan Perundang-undangan serta BPN Banggai belum bisa hadir. “Kami sudah berkoordinasi dengan mereka. Karena mendadak mereka belum bisa datang. Tapi kedepan tetap kami jadwalkan,” ujarnya.
Aleg Zaenuri menambahkan, kasus Bohotokong sekalipun sudah cukup lama, namun diyakini bisa selesai. Alasan politisi PDIP ini, karena telah ada Perda inisiatif tentang pemberdayaan dan perlindungan petani. “Warga patut bersyukur, karena sudah ada regulasinya,” ujarnya. Zaenuri mengaku prihatin terhadap kriminalisasi petani. Karena tidak ditampiknya bahwa saat ini memang hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Sekretaris Komisi I DPRD Banggai, Bachtiar Pasman juga memberi tanggapan. Kata dia, untuk menyelesaikan polemik yang berkepanjangan ini perlu membentuk tim investigasi dengan melibatkan sejumlah pihak berkompoten. “Unsurnya dari eksekutif, kepolisian, BPN dan jika perlu kami di dewan dilibatkan dalam tim tersebut,” kata politisi PKB ini.
Bachtiar juga berujar, terkait dengan telah adanya Perda pemberdayaan dan perlindungan petani, sudah semestinya izin HGU itu dicabut. Begitu pula terhadap petani yang ditahan polisi segera dilepaskan. “Ini yang bakal menjadi isi rekomendasi kami,” kata Bachtiar.
Banteng Muda Indonesia (BMI) Kabupaten Banggai Syahrudin Panigoro mendesak Bupati Banggai, Ir. Herwin Yatim, segera menyelesaikan kasus agraria yang dialami para petani desa Bohotokong. BMI mengindikasikan pihak kepolisian tidak independent dan tidak taat prosedural.
Menurutnya, pemerintahan jangan hanya diam bagaikan orang yang tak mengetahui apa-apa. Syahrudin mempertegas agar Bupati Banggai segera melakukan penyelesaiaan kasus petani Desa Bohotokong, di perkebunan kelapa milik Toe Nayoan, di HGU Sari Tama Abadi. Sejak tahun 2000 hingga 2016 ini, sebanyak 23 petani Desa Bohotokong yang ditangkap terkait kasus lahan perkebunan tersebut. (yan/and)

About uman