Home » Berita Utama » KPP Pratama Lakukan Pemeriksaan Bukper
KPP Pratama Lakukan Pemeriksaan  Bukper
KPP Pratama Luwuk menggelar media gathering dengan mengundang sejumlah wartawan Luwuk, di Kantor KPP Pratama, Sabtu (3/12).

KPP Pratama Lakukan Pemeriksaan Bukper

LUWUK—KPP Pratama Luwuk melakukan Penegakan Hukum Perpajakan. Pemeriksaan bukti permulaan terhadap salah satu wajib pajak yang juga subkontraktor migas  karena terindikasi melakukan tindak pidana perpajakan.
Kepala KPP Pratama Luwuk, Budi Susanto, acara Media Gathering, di KPP Pratama Sabtu (3/12), menjelaskan, pemeriksaan bukti permulaan dilakukan karena subkontraktor migas yang juga rekanan pemerintah itu sudah memungut pajak dari kontraktor tapi tidak menyetorkan pajaknya ke kas Negara. “Sudah dipungut dari orang tapi tidak disetor. Sementara pelaporan SPT dua tahun berturut turut, nihil. Sehingga selang waktu dua tahun itu, wajib pajak itu seakan akan tidak melakukan kegiatan usaha,” katanya.
Ia menegaskan, melaporkan SPT tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya yang disengaja dalam undang undang sudah merupakan tindakan pidana. Apalagi, KPP Pratama Luwuk sudah mengantongi bukti bahwa wajib pajak itu sudah memungut pajak dari pihak lain namun tidak disetor.
Sebab, sebelumnya ada wajib pajak yang dilaporkan dari Jakarta sudah memungut pajak tapi tidak menyetorkan pajaknya.
Ia berharap WP yang sudah diimbau, disurati, sudah mengikuti disosialisasikan segera menunaikan wajib pajaknya. “Kalau tidak kami tindak. Dan modus seperti ini banyak di Luwuk. Pajak sudah dipungut tapi tidak disetor. Di kami ada datanya, sudah disurati, tapi tetap tidak kooperatif,” tandasnya.
Budi menolak menyebut nama perusahaan itu. Hanya saja, wajib pajak tersebut merupakan perusahaan lokal yang  mendapatkan pekerjaan dari industri migas. Ia mensinyalir masih ada wajib pajak lainnya yang menggunakan modus seperti itu.
KPP Pratama, kata dia, sudah memberikan imbauan, konseling, namun belum juga menyetorkan PPn. “ Ada sanksinya nanti, pokoknya saja sudah Rp 4 miliar, sanksinya bias capai Rp 12 miliar,” tegasnya.
Ia mengatakan, wajib pajak seperti itu juga diberi kesempatan untuk mengikuti amnesty pajak. Tapi, jika sudah dalam kondisi pemeriksaan bukti permulaan, WP diwajibkan membayar lebih dahulu pajaknya.“Karena WP itu sebenarnya sudah mencuri pajak orang dan tidak disetor,” tuturnya.
Ia menjelaskan, bukper akan ditindaklanjuti dengan penyidikan, sebelum penyidikan, wajib pajak masih bisa melunasi pajaknya dan kasusnya tidak akan dilanjutkan. Wajib pajak seperti itu juga dapat mengikuti tax amnesty namun pokoknya harus dibayar. “Amnesty pajak tinggal mengungkapkan jumlahnya harta. Termasuk WP WP yang sudah ditegur, sudah diberikan surat paksa. Kita imbau ikut amenesty pajak, hanya bayar pokok pokoknya saja, sangksinya kita hapus,” ujarnya.  (ris)

About uman