Home » Metro Luwuk » Senin Depan, Pemda Asistensi APBD 2017
Senin Depan, Pemda Asistensi APBD 2017
Imran Suni

Senin Depan, Pemda Asistensi APBD 2017

LUWUK—Pemerintah Kabupaten Banggai akan mengasistensi RAPBD Tahun 2017 kepada pemerintah provinsi Sulteng.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai, Imran Suni, kepada Luwuk Post menyatakan, eksekutif dan legislatif sudah sepakat dengan Rancangan APBD 2017.”Persetujuan bersama terhadap RAPBD 2017 dilakukan semalam,” katanya, Kamis (1/12).
Pihaknya berharap asistensi dapat dilakukan senin (5/12) pekan depan.“ Pak Sekkab sudah meminta waktu agar asistensi untuk RAPBD Kabupaten Banggai bisa dilakukan pada hari senin depan,” katanya.
Ia mengatakan, asistensi RAPBD dilakukan oleh pemerintah provinsi Sulteng terhadap RAPBD 2017 dari Kabupaten Kota se Sulteng.“Semoga hasil asistensi nanti tidak banyak perubahan,” katanya.
Sebelumnya dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Wakil Bupati Banggai, Mustar Labolo, di DPRD Banggai, Rabu (30/11), menjelaskan, proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 sebagai pedoman bagi pemerintah  daerah dalam menyusun APBD yang meliputi, sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan, teknis penyusunan APBD dan hal khusus lainnya. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah dimaksudkan bahwa kebijakan umum APBD Kabupaten Banggai harus disingkronkan dengan RKPD Provinsi dan RKP Tahun 2017. Rencana Kerja pemerintah (RKP) 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan, penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambangan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien dan akuntabel. Tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan. Penyusunan RKP 2017 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan holistik tematik, integratif  dan spasial serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar benar bermanfaat yang dialokasikan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Tema RKP tahun 2017 adalah memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan kerja antara wilayah yang dijabarkan kedalam strategi dan prioritas pembangunan yang dikelompokkan kedalam empat dimensi pembangunan, yakni dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan dan dimensi pembangunan politik, hukum, pertanahan dan keamanan.
Mengacu pada Undang Undang Nomor 23 tahun2014 tentang pemerintah daerah dan instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJ tahun 2016 tangal 4 Agustus 2016 tentang tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Terhadap ketentuan tersebut perangkat daerah harus dilakukan penataan kembali berdasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas dan potensi daerah. Untuk memenuhi ketentuan itu Kabupaten Banggai telah menetapkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tertanggal 47 November tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah. Kita tentu berkeinginan bahwa dengan dilakukan penataan organisasi perangkat daerah dapat mewujudkan perangkat daerah kabupaten Banggai yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata. Hal itu juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien serta berorientasi kepada peningkatan kualitas pelayanan bagi seluruh masyarkat di kabupaten Banggai. Untuk itu perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran sementara tahun 2017 sehingga dapat berkesinambungan dengan Rancangan Perda tentang APBD Tahun 2017.
Mewakili Bupati Banggai, Ir. Herwin Yatim, Wabup menjelaskan, penyusunan APBD Tahun 2017 didasarkan pada prinsip prinsip penyusunan antara lain sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang undangan. Transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang APBD. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
Ia juga menjelaskan, dalam penyusunan APBD 2017 pemerintah daerah dan DPRD memerhatikan konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA dan PPAS, kepala daerah juga harus menyampaikan rancangan KUA PPAS kepada DPRD dalam waktu yang  bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen disepakati bersama antara kepala daeah dengan DPRD pada waktu bersamaan sehingga keterepaduan substansi dalam proses penyusunan rancangan Perda tentang APBD akan lebih efektif.
Untuk meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah kaidah penganggaran sebagai quality assurance, kepala daerah harus menugaskan aparat pengawas intern pemerintah (APIP) untuk melakukan review atas RKA RKA SKPD dan RKA PPKD bersamaan dengan proses pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKAD oleh TAPD sesuai dengan maksud peraturan Menteri dalam Negeri  Tahun 78 tentang kebijakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Wabup menjelaskan, kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 terkait dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dijelaskan, Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian penerimanya.
Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pembiayaan daerah diperhitungkan dengan cermat dan rasional dengan memertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
Wabup mengakui, kemampuan APBD sangat terbatas dan masih tergantung pada dana transfer pusat yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, Wabup meminta perhatian yang serius dari aparatur perangkat daerah khususnya tim anggaran pemerintah daerah agar berupaya melakukan tindakan efektifitas dan efisien terhadap setiap alokasi anggaran, peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan dan melakukan pembatasan penyediaan anggaran yang tidak prioritas serta melaksanakan langkah langkah penghematan terhadap keuangan daerah untuk selanjutnya dialihkan penganggarannya pada program dan kegiatan yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Wabup juga meminta agar anggaran yang telah didedikasikan untuk rakyat benar benar berjalan secara efisien dan dijaga dengan penuh integritas sehingga berjalan efisien. Ia juga meminta agar aparatur mengubah mindset money follow fuction dan money follow organization menjadi money follow program serta menyederhanakan nomenklatur anggaran agar lebih jelas, to the point dan tidak absurd serta perbesar anggaran belanja modal publik.  (ris)

About uman