Home » Berita Utama » Pembahasan Instan Justru Rugikan Rakyat
Pembahasan Instan Justru Rugikan Rakyat
Abdul Ukas

Pembahasan Instan Justru Rugikan Rakyat

LUWUK—Pernyataan Wakil Ketua DPRD Banggai, Moh. Rifai Dg. Matorang yang menyebut RAPBD 2017 sebagai produk haram memantik reaksi beragam.
Akademisi Unismuh Luwuk, Abdul Ukas mengapresiasi pernyataan Rifai karena ia melihat produk RAPBD 2017 cacat hukum, dilahirkan tidak berdasarkan aturan yang berlaku.
Ia juga mengapresiasi sikap Fraksi NasDem dalam pembahasan RAPBD 2017, termasuk walk out. “NasDem mengajarkan kepada semua fraksi untuk melakukan restorasi terhadap aturan-aturan yang menjadi dasar dalam lembaga legislatif. NasDem ingin mengembalikan wibawa DPRD sebagaimana fungsinya sebagai lembaga pengawasan,” katanya.
Terkait alasan deadline penetapan APBD sebaimana disampaikan Wakil Ketua DPRD Banggai I Putu Gumi menurut dia tidak beralasan. Sebab, seharusnya DPRD meminta eksekutif memersiapkan dokumen APBD lebih awal, Oktober misalnya. Dengan begitu DPRD masih bisa menjalankan fungsinya dengan optimal.
Ia memertanyakan sikap eksekutif memasukan dokumen secara dadakan. Hanya selang tiga jam langsung dibahas di rapat Banggar. Padahal, RAPBD 2017 masih jauh dari semangat mewujudkan visi misi pemda.
Bidang pertanian, misalnya, semestinya dibahas lebih detail oleh anggota DPRD sebelum dibahas pada tahapan selanjutnya. “Gumi beralasan jika penetapan terlambat akan merugikan rakyat. Malah sebaliknya dengan model pembahasan yang instan justru merugikan rakyat,” kata Ukas. Ukas menduga ada hal-hal yang sengaja disembunyikan sehingga pembahasan dipercepat.
Sementara itu, Anggota Komisi 3 DPRD Banggai, Syarifuddin Husain melihat pernyataan Rifai hanya sekedar penggunaan istilah, kata dan bahasa. “Tapi, itu kan hak dia berpendapat,” kata Haji Udin-sapaannya.
Menurut Haji Udin, berdasarkan peraturan perundang-undangan, APBD hanya mengenal istilah dibahas, disepakati dan apabila tidak disepakati maka dibatalkan. Apabila dianggap ada kekurangan dalam tahapan pembahasan dari KUA PPAS sampai RAPBD, namanya juga bukan produk haram atau halal. “Ini kan bukan makanan. Saya belum pernah membaca dalam aturan tentang APBD haram ataupun halal. Yang diatur dalam ketentuan yakni adanya sanksi tentang pembahasan, nota kesepakatan, evaluasi, untuk KUA PPAS dan RAPBD terkait waktunya. Itu artinya, ketika lewat waktu pembahasan maka ada sanksinya,” paparnya.
Ia juga tidak menjamin dengan dibahas TAPD dan Banggar bisa berkualitas. Sebab, masih ada tahapan evaluasi RAPBD oleh BKAD Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya mendapatkan SK Gubernur tentang hasil evaluasi. “Itu yang menentukan,” ujarnya.
Terpisah, Staf Ahli fraksi Partai Gerindra, Zainal Abidin menilai jika Rifai serius dengan pernyataannya mestinya Fraksi NasDem di DPRD Banggai tidak bisa menikmati fasilitas dari produk APBD itu selama setahun. “Karena Rifai kan menyebut ini produk haram,” katanya. Ia menyarankan Rifai lebih bijak menggunakan bahasa.  Karena persoalan yang menjadi sorotan Fraksi NasDem hanyalah soal prosedur pembahasan yang tidak melalui komisi. “Produk APBD itu halal, karena sumbernya jelas. Hanya saja prosesnya yang tidak prosedural, karena tidak dibahas lewat komisi,” nilai Zainal. (yan)

About uman