Home » Berita Utama » Rifai Sebut APBD 2017 Produk Haram
Rifai Sebut APBD 2017 Produk Haram
Rifai Dg. Matorang

Rifai Sebut APBD 2017 Produk Haram

LUWUK— Wakil Ketua DPRD Banggai, Moh. Rifai Dg. Matorang menyebut APBD 2017 sebagai produk haram.
Hal ini disampaikan Rifai di kantor DPD Partai NasDem Banggai di Kelurahan Soho Kecamatan Luwuk, Rabu (30/11). Didampingi Ketua Fraksi Partai NasDem Sientje Najoan dan staf ahli fraksi Zulharbi Amatahir, Rifai menilai perumusan dokumen APBD telah menabrak rambu-rambu konstitusi.
Dalam tata tertib (tatib) dewan nomor 1 pasal 60 ayat 2 secara tegas menyatakan bahwa pembahasan pada badan anggaran (Banggar) dilakukan setelah ada putusan dari komisi. “Atau dengan bahasa lain Banggar membahas RAPBD hanya setelah dibahas di komisi,” kata Ketua Dewan Pembina DPD Partai NasDem Banggai itu.
Kata dia, DPRD adalah lembaga bersifat kolektif. Karena itu jika salah satu unsur Wakil Ketua tidak sepakat, maka keputusan catat prosedural.
Menurut Rifai, tak hanya tatib dewan yang dilangkahi. Akan tetapi peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tatib juga diabaikan DPRD Banggai. “Pada PP itu pasal 5 mengisyaratkan harus lebih dulu dibahas di komisi,” jelas Rifai.
Ia menyayangkan waktu yang mepet dijadikan alasan untuk mengabaikan mekanisme. Padahal eksekutif yang lambat memasukkan dokumen APBD untuk dibahas. “Terkesan legislatif dipermainkan eksekutif,” ujarnya.
Mestinya kata Rifai, dibuka ruang musyawarah dan dibahas tanpa arogansi dengan melibatkan komisi yang banyak bersentuhan dengan rakyat.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Banggai, I Putu Gumi mengapresiasi Samsulbahri Mang saat memimpin rapat paripurna DPRD Banggai, Selasa (29/11). “Pak Bali Mang sudah cukup demokratis dalam memimpin rapat saat itu,” kata politikus PDIP ini.
Menurut Gumi, pada rapat itu Bali Mang telah memberi ruang kepada komisi untuk memberi pendapat. Dimana ketiga komisi menyepakati pembahasan tidak perlu lagi lewat komisi, melainkan lewat Banggar.
Sebenarnya lanjut Gumi, pada Senin (28/11) dokumen RAPBD itu telah diberikan eksekutif kepada legislatif. Dan hari itu juga Ketua DPRD Banggai menunggu surat dari komisi untuk pembahasannya. Namun hingga Selasa (29/11) pukul 13.00 wita tak ada surat dari komisi. Gumi tak menampik jika dalam tatib diatur bahwa sebelum di Banggar dibahas dulu di komisi. Tapi kalau sudah ada kesepakatan untuk meneruskan di Banggar, tentu harus diikuti. Gumi mengingatkan apabila pengesahan APBD 2017 molor, maka yang dirugikan adalah masyarakat. “Kalaupun tetap dipaksakan dibahas dulu di komisi dengan waktu satu jam, ini tentu lebih konyol dan akan mengundang tanya publik,” katanya.  (yan)

About uman