Home » Politik » P2H Sepakat Aturan Pilkades Direvisi
P2H Sepakat Aturan Pilkades Direvisi
Djufri Diko

P2H Sepakat Aturan Pilkades Direvisi

LUWUK— Anggota penyelesaian perselisihan hasil (P2H) Pilkades, Moh. Djufrie Diko sepakat aturan pilkades direvisi. Dengan perbaikan pada beberapa kelemahan itu, maka pelaksanaan pilkades serentak gelombang kedua akan lebih baik.
“Ada sejumlah kelemahan yang perlu direvisi,” kata Djufrie yang ditemui di kantor DPRD Banggai, Senin (28/11). Saat berkonsultasi pada Kemendagri RI bagian Pilkades, saran agar dibentuk panitia pengawas pilkades telah disampaikan. Hanya saja usulan itu tidak mendapat respons. “Karena panitia pilkades dibentuk oleh BPD, maka lembaga itu yang bertugas sebagai pengawasnya. Begitu jawaban Bagian Pilkades pada Kemendagri,” kata Djufrie.
Sekalipun Djufrie belum merincikan apa saja aturan main pilkades yang perlu diganti, namun politisi PAN ini mengaku ada sinyal dari BPMPD untuk merevisi. “Pak Kaban, Sekretaris dan Kabid Pemdes mengaku perlu direvisi sejumlah aturan pilkades,” ujarnya.
Tim P2H Pilkades telah memutuskan sebanyak 12 kasus perselisihan perolehan suara hasil pilkades serentak 14 Nopember. Keputusan itu kata Djufrie bersifat final. “Tidak ada upaya hukum lanjutan, karena itu diatur dalam Perda. Berbeda dengan persoalan daftar pemilih tetap (DPT), politik uang dan kasus ijazah. Itu bukan ranah P2H Pilkades,” kata Djufrie.
Karena baru kali pertama dilaksanakan Pilkades serentak, Djufrie mengaku keberadaan P2H Pilkades belum tersosialisasikan menyeluruh. Salah satu indikator minimnya kasus perselisihan perolehan suara yang didaftarkan pada P2H. “Target awal Kepala BPMPD Banggai akan ada 20 kasus. Tapi yang masuk hanya 12 kasus,” kata Djufrie. (yan)

About uman