Home » Politik » Aturan Pilkades Diminta Direvisi
Aturan Pilkades Diminta Direvisi
Yustam Rahim

Aturan Pilkades Diminta Direvisi

LUWUK— Ketidak puasan pelaksanaan pilkades serentak gelombang pertama tanggal 14 Nopember lalu, menjadi dasar sehingga regulasi pilkades diminta untuk direvisi. Dan aspirasi ini disampaikan mantan calon kades Binsil Padang Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, Yustam Rahim. “Perlu direvisi regulasi Pilkades,” ucap Yustam yang ditemui di kantor BPMPD Kabupaten Banggai, Sabtu (26/11).
Saran dia, pada pilkades gelombang kedua yang rencananya bulan Maret 2017, sebaiknya kotak suara di TPS tidak lagi berdasarkan jumlah dusun. Pertimbangannya, mengundang resistensi para pendukung calon kades, karena kotak suara per dusun terdeteksi perolehan suara. “Akan lebih rahasia suara wajib pilih, apabila kotak suara per dusun disatukan,” kata Yustam.
Ketentuan yang perlu direvisi lainnya menyangkut kuota calon kepala desa. Ide Yustam, calon dibatasi berdasarkan jumlah wajib pilih di desa. Aturan minimal dua calon dan maksimal lima calon, belum efektif sekaligus melahirkan polemik di tengah warga. Sebagai gambaran kata dia, ketika ada lima calon dengan jumlah wajib pilih 250 orang, maka kades terpilih belum menjadi refresentasi warga di desa itu. Lagi pula dengan banyaknya bakal calon, panitia pilkades harus kerja keras melakukan seleksi.
Dia juga memberi masukkan agar dalam merekrut panitia pilkades, harus melibatkan KPU dan tidak mutlak kewenangan itu ada pada BPD. Hal ini meminimalisasi unsur KKN dalam pengakomodiran panitia pilkades. Bahkan saran lain, Yustam menginginkan ada lembaga pengawas pilkades.
Atas desakan revisi itu, Kabid Pemdes/Kelurahan BPMPD Kabupaten Banggai Andi Nur Syamsi tak banyak memberi tanggapan. Dari sederet aspirasi tadi, dia hanya mengomentari satu topik. “Kalau perolehan suara sama, yang dapat menjawabnya adalah didasarkan kotak suara per dusun. Karena disitu terlihat penyebaran suara calon kades,” kata Andi.
Terkait kuota calon, perlu melibatkan KPU dalam seleksi panitia serta adanya pengawas pilkades, Andi menanggapi datar. “Kita lihat saja regulasi ditingkat pusat itu seperti apa,” kata dia sembari meninggalkan wartawan. (yan)

About uman