Home » Berita Utama » RIL Pilkada Panwaslikan KPU
RIL Pilkada Panwaslikan KPU
Ketua RIL Pilkada Bangkep, Budianto Taib saat mengajukan laporan dugaan lenggaran yang dilakukan KPU kepada staf Panwasli Bangkep, Minggu (20/11).

RIL Pilkada Panwaslikan KPU

SALAKAN—Relawan Independen Kawal (RIL) Pilkada Banggai Kepulauan (Bangkep) mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Panwasli, Minggu (20/11). Materi laporannya adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU dalam memfasilitasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) kepada pasangan calon (paslon) peserta pilkada Bangkep tahun depan.
Ketua RIL Pilkada Bangkep Budianto Taib mengatakan, laporan perdana tersebut berdasar pada fakta di lapangan yang bertolak belakangan dengan Pasal 28 dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kampanye. Regulasi itu mengamanatkan bahwa KPU memfasilitasi pembuatan hingga pemajangan APK setelah disepakati zona pemasangannya.
“Tapi yang terjadi KPU hanya memfasilitasi pembuatan dan distribusi APK  hingga di daerah. Sedangkan untuk pemasangan diambil alih oleh masing-masing paslon. Dalam hal ini setelah menyerahkan kepada paslon KPU lepas tangan,” ungkap Budianto yang didampingi Sekretaris RIL Pilkada pusat di Luwuk, Makmur Manesa serta satu orang anggotanya pasca menyambangi sekretariat Panwasli.
Diakuinya, pada pasal selanjutnya, yakni pasal 30 PKPU yang sama diperintahkan penyelenggara untuk menyerahkan APK dan BK (bahan kampanye,Red) kepada seluruh paslon berdasarkan tahapan. Akan tetapi, jika dikaji secara detail penyerahan yang dimaksud tidak membuat KPU lantas memberi wewenang penuh kepada paslon untuk menindaklanjuti pemajangan APK sesuai keinginan. “Sehingganya kami menilai KPU keliru menafsirkan regulasi untuk diimplementasikan,” nilai Budi–sapaannya.
Hal itu diperkuat dengan posisi pemasangan APK jenis baliho yang terlihat semrawut di dalam kawasan Kota. Di mana, antara baliho paslon A dan C diletakkan di lokasi berbeda. Harusnya, kata Budi, seluruh baliho dipajang dilokasi yang telah disepakati bersama antara paslon, pemerintah, dan panwasli berdasarkan nomor urut.
“Tapi yang terjadi baliho antara paslon A dan C berjauhan. Jadi jangan heran jika kemudian muncul persepsi adanya paslon yang didiskrimasi karena perebutan lokasi strategis,” jelas dia.
Menurutnya, tidak terdapat kontradiksi antara pasal 28 dan 30 jika KPU tidak hanya mengacu pada satu pasal saja. Bisa jadi, masih kata dia, penyerahan yang dimaksud dilakukan saat paslon akan memajang baliho dengan menghadirkan stake holder terkait.
“Yakni dengan cara berkoordinasi kepada seluruh paslon bahwa akan dilakukan penyerahan APK sekaligus pemajangannya. Dengan begitu KPU tidak perlu menunggu koordinasi dari paslon untuk bisa terlibat langsung saat paslon akan memajang baliho,” ungkapnya.
Jangan, lanjut Budi, KPU hanya fokus mengurusi masalah pembuatan baliho lalu mengabaikan pemasangan. Apalagi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tak hanya mengatur mengenai pemasangan, tapi juga menegaskan untuk APK keseluruhan dibiayai APBD atau APBN. “Pada dasarya kami hanya ingin segala sesuatu yang menjadi wewenang penyelenggara demi mensukseskan pilkada dilakukan secara profesional, proporsional dengan merujuk pada amanat Undang-undang,” harap RIL Pilkada kata Budi.
Ditambahkan, pada laporan dengan tanda bukti penerimaan bernomor: 04/LP/Pilkada Bupati/XI/2016 tersebut dilengkapi RIL dengan 4 bukti dalam bentuk foto APK ditambah satu saksi. Sementara itu, Ketua KPU Bangkep, Tamin menegaskan, pihaknya tidak tinggal diam menyikapi persoalan tersebut. Pada Kamis pekan lalu, KPU menggelar rapat evaluasi pemasangan baliho. Dari hasil koordinasi KPU menemukan bahwa terdapat sejumlah paslon yang belum memajang APK. “Makanya ada zona pemasangan baliho yang hanya memajangkan tiga, dua bahkan satu paslon saja,” katanya, Minggu (20/11).
Tamin mengaku kondisi di lapangan tidak sesuai dengan amanat perundang-undangan. Namun, lanjut Tamin, pihaknya tidak langsung bertindak sebab dalam PKPU telah diatur bahwa APK harus diserahkan ke paslon untuk pemasangannya. “Kalau KPU yang diberi wewenang untuk memajang pasti jadinya tidak seperti itu, tentunya rapi,” yakin Tamin.
Terkait zona pemasangan, Tamin menilai keberadaan baliho telah sesuai kesepakatan rapat antara KPU, Panwasli, paslon, Dinas Perhubungan, Satpol PP serta lembaga terkait lainnya beberapa waktu lalu. Namun sangat disayangkan, ketika APK diserahkan para paslon tidak mengkoordinasikannya kepada penyelenggara saat hendak memajang.
“Yang pasti hal itu kami respon. Tak hanya rapat, sejauh ini kami terus berkoordinasi dengan KPU pusat terkait persoalan tersebut,” pungkasnya.(man/wan)

About uman