Home » Berita Utama » Februari 2017, DPD RI Keluarkan Rekomendasi
Februari 2017, DPD RI Keluarkan Rekomendasi
Nurmawati Dewi Bantilan

Februari 2017, DPD RI Keluarkan Rekomendasi

LUWUK— Kabar gembira tentang Sultim disampaikan Nurmawati Dewi Bantilan (NDB), Jumat (18/11) kemarin. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tiga periode ini menjamin Februari 2017 mendatang, DPD RI segera mengeluarkan rekomendasi pembentukan daerah otonom baru (DOB) di jazirah timur Sulteng itu.
“Pada akhir masa sidang 2016-2017 atau pada Februari 2017 DPD RI mengeluarkan rekomendasi Sultim,” ucap NDB.
Politisi berjilbab ini menjelaskan, DPD RI kini menunggu komite 1 mengkompilasi hasil turun lapangan terhadap sejumlah DOB, diantaranya di Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua serta Papua Barat. “Minimal 15 DOB yang dianggap mendesak,” kata NDB. Hasilnya akan dibawa pada sidang paripurna yang diawali masa sidang tanggal 17 Nopember.
Dijelaskannya, ada dua indikator DOB yang menjadi prioritas. Pertama, daerah keterbelakangan serta kedua, adanya keseimbangan pembangunan. “Dan Sultim masuk kategori kedua,” jelas NDB. Wilayah induk Sulteng sangat luas. Dengan demikian rentang kendali cukup jauh, sehingga berimbas pada pemerataan pembangunan. Lagi pula persyaratan Sultim sudah terpenuhi.
Nah, sekarang lanjut NBD, kajian di DPD RI tentang Sultim telah selesai. Bahkan target pada Februari tahun depan rekomendasi segera diterbitkan. Ia berharap respons atas Sultim ini hendaknya disambut DPR RI. “Persyaratan pembahasan DOB ada pada Tripartit yakni DPD RI, DPR RI dan pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri. Ketika ketiganya sepakat maka lahirlah undang-undang tentang Sultim,” kata NDB.
Memang lanjut ibu berparas cantik ini, kursi pada Komisi 2 DPR RI tidak satupun diduduki orang Sultim. Meski begitu para pejuang Sultim jangan pesimis. Bisa dibangun lobi-lobi lewat masing-masing fraksi. “Kan disana (Komisi 2 DPR RI) ada Golkar, Gerindra, NasDem, PDIP, Hanura dan Demokrat. Didorong lewat fraksinya untuk memuluskan Sultim,” kata NDB.
Bagi NDB kebijakan pemerintah pusat terkait moratorium DOB tidak mengkhawatirkan. Sebab didalamnya ada kekhususan, yakni Aceh dan Papua. Sejatinya, tidak kalah pentingnya di Sulteng. Memang lanjut NDB, ada alasan pemerintah menerapkan moratorium. Salah satunya kepentingan anggaran secara nasional. Walaupun begitu, pemerintah seyogianya punya solusi. Paling tidak menyetujui adanya daerah persiapan minimal selama dua tahun yang pembiayaannya ditanggung wilayah induk. Kemendagri tambah NDB, harus turun melihat langsung kelayakan Sultim. Sehingga tak harus berpijak pada alasan kekhususan. (yan)

About uman