Home » Berita Utama » Sekolah Sudah Dibongkar, Kadisdikbud Malah Tunda Rehab
Sekolah Sudah Dibongkar, Kadisdikbud Malah Tunda Rehab
Para Kepala Sekolah mengadu pada Komisi 2 DPRD Banggai, terkait kebijakan Kadisdukbud Banggai, Selasa (15/11).

Sekolah Sudah Dibongkar, Kadisdikbud Malah Tunda Rehab

LUWUK—Puluhan sekolah sudah dibongkar. Tapi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Banggai Tasrik Djibran malah menunda kegiatan rehabilitasi. Kebijakan Kadisdikbud yang enggan mengambil risiko itu tentu saja dikeluhkan.  Sejumlah kepala sekolah dan aktivis keberatan dan mengadu kepada Komisi 2 DPRD Banggai, Selasa (15/11).
Didepan Sekretaris Komisi 2 DPRD Banggai, Irpadin B. Oneng, para kepala sekolah menjelaskan Dikbud Kabupaten Banggai mendapat dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp19 miliar. Anggaran untuk rehab ringan diperuntukkan bagi 51 sekolah di Kabupaten Banggai.
Tanggal 28 Oktober para kepala sekolah (Kepsek) penerima DAK diundang Kadisdikbud Banggai untuk mendengarkan sosialisasi. Tanggal 1 Nopember, Kadisdikbud Tasrik Djibran memerintahkan dimulainya pekerjaan rehabilitasi. Tapi, tanggal 14 Nopember para penerima DAK kembali mendapat surat dari Tasrik yang meminta penundaan pekerjaan. “Alasan dinas tidak cukup 90 hari masa kerjanya,” kata mereka.
Kebijakan yang setengah hati itu tentu saja berdampak pada siswa. Pasalnya, puluhan bangunan sekolah telah dibongkar. “Ada 30-an sekolah yang terlanjur dibongkar,” ujar mereka sembari menyebut beberapa diantaranya, yakni SDN Inpres Kampung Baru, SDN Lauwon Kecamatan Luwuk Timur, SDN Padangon Kecamatan Masama, SDN Tirtatasari Kecamatan Toili, SDN Longkoga Barat dan Longkoga Timur Kecamatan Bualemo dan SDN Kiloma Kecamatan Balantak.
Para Kepsek bingung dengan kebijakan tersebut. Mereka pun mengadu pada Bupati Banggai Herwin Yatim melalui pesan singkat. “Pak bupati menegaskan lewat SMS bahwa yang sudah menandatangani MoU silahkan lanjutkan,” kata seorang Kepsek sekaligus memperlihatkan pesan singkat Herwin Yatim tersebut.
Terkait alasan limit waktu yang tidak sampai 90 hari, para Kepsek mengaku sudah berkonsultasi dengan para konsultan. “Ini kan proyek rehab dan bukan bangun baru. Secara teknis bisa dilaksanakan kurang dari dua bulan,” kata para Kepsek mengutip saran para Konsultan. Dihadapan para pengadu, Irpadin Oneng mengaku akan menyikapi persoalan itu. “Kami akan undang semua pihak terkait, diantaranya PPK, Konsultan termasuk Kadisdikbud Banggai,” ujar Irpadin.
Menurut politisi Golkar ini, dampak dari persoalan ini meluas. Sebab proses belajar mengajar siswa terganggu, menyusul telah dibongkarkan bangunan sekolah. “Lantas siapa yang bertanggung jawab atas persoalan ini. Makanya untuk merampungkannya, kami akan undang pihak berkompoten,” kata Irpadin. (yan)

About uman