Home » Berita Utama » Belanja Pegawai Diperkirakan Sedot Rp 794 Miliar
Belanja Pegawai Diperkirakan Sedot Rp 794 Miliar
Djufri Diko

Belanja Pegawai Diperkirakan Sedot Rp 794 Miliar

LUWUK–Target APBD 2017 sebesar Rp 2,2 triliun sepertinya tak akan berarti apa-apa. Kebijakan pemerintah Kabupaten Banggai untuk merealisasikan tunjangan kinerja daerah (TKD) untuk ASN akan menyedot APBD. Sehingga belanja publik tidak akan mengalami peningkatan yang signifikan.
Pada postur APBD 2016 saja, tanpa TKD, belanja pegawai sudah menembus Rp 764,620 miliar dari total APBD sebesar Rp 1,7 triliun. Jika ditambah lagi dengan anggaran TKD Rp 32 miliar, belanja pegawai pada APBD 2017 nanti diperkirakan menembus Rp 797 miliar. “Belanja pegawai sudah tidak bisa ditekan, memang pegawai kita yang banyak. Capai 9.115,” ucap Djufri sembari membandingkan dengan jumlah ASN di Kabupaten Bangkep yang hanya dikisaran 3.000, Senin (14/11).
Karena itu, publik menaruh harapan besar dengan adanya TKD pelayanan publik akan mengalami peningkatan. “Bisa sedot separo APBD, tidak ada TKD kenyataannya sudah seperti itu,” ucap anggota Komisi III DPRD Banggai, Djufri Diko, Senin (14/11).
Meski begitu, TKD sudah terlanjur diakomodir dalam RPJMD. Sehingga Djufri menyatakan, DPRD akan mengeveluasi kembali penerapan TKD apakah akan berefek positif pada kinerja pegawai atau tidak. “Nanti akhir 2017 kita evaluasi apakah disiplin pegawai meningkat, pelayanan makin baik, dan tidak ada lagi pungli. Kita tunggu saja,” katanya.
Lebih lanjut, kata Djufri, tidak masalah jika keuangan daerah harus tersedot untuk TKD tahun 2017 mendatang. Yang terpenting pelayanan publik mengalami peningkatan. “Maka dengan sendirinya kalau pelayanan bagus, belanja publik lebih meningkat karena efek dari TKD,” terang dia.
Menurut Djufri, alasan pemerintah daerah merealisasikan TKD untuk merangsang kinerja pegawai. Apalagi, ke depan salah satu item penilaian mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI bukan hanya pelaporan keuangan saja, tetapi sudah dimasukan pelayanan publik. “Mudah-mudahan itu juga jadi stimulan,” tandasnya.
Bagaimana dengan kinerja ASN saat ini? Djufri melihat para abdi negara sudah mulai tidak disiplin lagi. Sehingga Djufri mendorong agar adanya tindakan preventif dari kepala daerah. “Dari awal diantisipasi, jangan nanti sudah berlaku TKD, perilaku ketidaksiplinan dan semakin menjadi-jadi,” tegasnya. (ali)

About uman