Home » Berita Utama » Nasdem Ingatkan Pemda
Nasdem Ingatkan Pemda
Zulharbi Amatahir

Nasdem Ingatkan Pemda

LUWUK-DPD PartaiNasDem mengingatkan pemerintah Kabupaten Banggai agar pembahasan dan penetapan APBD 2017 dilakukan sesuai aturan. “Kami ingatkan pemerintah daerah agarpenetapan APBD 2017 jangan lagi amburadul,” kata  Sekretaris DPD Partai NasDem Banggai Zulharbi Amatahir, Sabtu (12/10).
Menurut dia proyeksiAPBD tahun 2017 yang mencapai angka Rp 2 triliun harus
benar-benar menjangkaukebutuhan dasar masyarakat. “NasDem akan memberikan perhatian serius terhadap fungsi anggaran di daerah sehingga mampu menjangkau berbagai kebutuhan dasar masyarakat,” kata Zulharbi, ditemui  disela-sela perayaan HUT NasDem kelima dikantor DPD NasDem Banggai jalan Limboto Kelurahan Soho Luwuk.
Beberapa hari lalu, pimpinan DPD NasDem melaksanakan rapat koordinasi bersama Fraksi NasDem di DPRD Banggai. Rapat membahas perjuangan politik partai NasDem di DPRD.
Partai bertagline restorasi itu menginginkan agar pembahasan  anggaran daerah tahun 2017 mendatang dilakukan sesuai dengan tahapan, mekanisme dan prosedur yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Sebab, sejauh ini kata dia, pembahasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD tidak tunduk dan mengacu padatahapan, mekanisme dan prosedur yang seharusnya. “Ini tidak bisa dibiarkanterus menerus,” katanya.
Zulharbi yang juga staf ahli Fraksi NasDem di DPRD Banggai itu mengatakan, secara teknis mekanisme pembahasan anggaran sudah diatur dalam berbagai ketentuan. Mulai dari peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD setiap tahun hingga Perda tentang tata tertib DPRD. “Namun banyak yang tidak dipedomani,”katanya.
Beberapa hal yang menjadi perhatian NasDem, yakni pembahasan anggaran harus dilakukan sejak awal oleh komisi-komisi yang ada di DPRD sesuai bidang masing-masing, dan tidak hanya tertumpu pada pembahasan di tingkat Banggar. Sebab, dalam pasal 60 ayat 2 Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang Tatib DPRD ditegaskan bahwa Banggar hanya membahas anggaran yang telah diputuskan oleh komisi.
“Artinya,pembahasan anggaran harus didahului dengan pembahasan di komisi-komisi, sesuai bidangnya, kemudian disampaikan kepada Banggar untuk dibahas, ini prosedur yang harus dilakukan,” kata Zul-sapaannya.
Pada saat pembahasan anggaran dilakukan oleh komisi-komisi di DPRD bersama SPD teknis yang menjadi mitranya, maka dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SPD (SatuanPerangkat Daerah) sudah harus disiapkan oleh Tim Anggaran Pemda, sebagai acuan bagi komisi-komisi untuk menjalankan fungsi budgeting anggaran yang menjadi kewenangan lembaga DPRD. Sebab, dokumen RKA-SPD harusnya disusun setelah KUA-PPAS ditetapkan, sebelum masuk pada penyusunan R-APBD.
“Selama ini, RKA-SPD disusun setelah APBD disahkan, itu aneh. Kok jalannya mundur-mundur. Mestinya Permendagri soal tahapan penyusunan APBD dipedomani. Jika tidak, itu  sama halnya dengan membuka celah masuknyaprogram sisipan yang tidak dibahas bersama. Ini tidak bisa terjadi lagi,”katanya.
Fraksi NasDem,kata dia, akan melayangkan surat kepada pimpinan DPRD agar pembahasan APBD 2017tetap harus dilakukan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang sudah diatur. “Masalah-masalah tersebut akan menjadi dasar fraksi untuk melayangkan surat kepada pimpinan DPRD dalam menghadapi pembahasan APBD 2017mendatang,” katanya. (yan)

About uman