Home » Politik » KPU Sulteng Dinilai Lampaui Kewenangan
KPU Sulteng Dinilai Lampaui Kewenangan
Makmur Manesa

KPU Sulteng Dinilai Lampaui Kewenangan

LUWUK– Surat Ketua KPU Sulteng Sahran Raden yang tetap mempertahankan dua komisioner KPU Banggai, Irman Budahu dan Hasrianti melahirkan kritikkan. Surat jawaban atas surat Bupati Banggai Herwin Yatim itu dinilai telah melampaui kewenangan sebagai lembaga penyelenggara pemilu.
Pemerhati pemerintahan Makmur Manesa yang dimintai tanggapannya, Minggu (30/10) kemarin mengatakan, apa yang diputuskan KPU Sulteng dengan memberi izin kepada dua ASN dilingkup Pemda Banggai (Irman dan Hasrianti) untuk tetap menjadi anggota KPU Banggai menyalahi ketentuan. Pasalnya, kewenangan memberi izin kepada ASN adalah bupati dan kewenangan itu tidak berada di tangan KPU Sulteng. “Surat KPU Sulteng itu tidak dapat berlaku efektif,” nilai Makmur.
Lanjut Makmur, penyelesainnya adalah setelah keluarnya surat penarikan dua ASN itu, Bupati Banggai segera mengeluarkan surat keputusan pengangkatan Irman Budahu dalam jabatan struktural dan Hasrianti pada jabatan fungsional.
Setelah keluarnya SK Bupati tersebut, maka KPU segera menindaklanjuti dengan melakukan pengganti antar waktu (PAW) kepada keduanya. Hal itu harus segera dilakukan, jika tidak maka akan terjadi disharmoni antara lembaga KPU dengan Pemda Banggai.
Hubungan yang disharmoni kata Makmur, akan berdampak pada pelaksanaan tugas KPU Banggai karena dalam ketentuan kepemiluan Bupati adalah pemangku kepentingan inti. Banyak kebijakan bupati yang dibutuhkan dalam melaksanakan fungsi KPU.
“Sebagai pemerhati pemerintahan saya menyarankan kepada lima komisioner KPU untuk melakukan pleno memilih ketua, mengingat tidak lama lagi akan memasuki tahapan pileg 2019, sehingga hubungan antar kedua lembaga yang terancam disharmoni bisa kembali harmonis,” jelas Makmur. (yan)

About uman