Home » Politik » Dokumen Sultim Terancam Dikembalikan
Dokumen Sultim Terancam Dikembalikan
Para pejuang Sultim kini pecah kongsi. Para pelopor perjuangan Sultim meminta kepada FP3 Sultim untuk mencabut SK pembentukan tim kerja khusus FP3 Sultim di Jakarta.

Dokumen Sultim Terancam Dikembalikan

LUWUK– Pejuang pembentukan Provinsi Sulawesi Timur (Sultim) benar-benar pecah kongsi. Cerminannya cukup jelas. Apabila FP3 Sultim tidak segera mencabut surat keputusan pembentukan tim kerja khusus di Jakarta, maka semua dokumen pembentukan daerah otonom baru (DOB) Sultim dikembalikan.
“Apabila tetap dipaksakan keberadaan  tim kerja khusus FP3 Sultim Jakarta, maka dapat berakibat dikembalikannya dokumen DOB Sultim. Sebab SK yang dikeluarkan Korwil FP3 Sultim yang diteken Basri Sono dinyatakan tadak sah dan tidak berlaku,” kata juru bicara Tim Pergerakkan Masyarakat Sultim Bersatu (TPMSB), Aswan Ali kepada Luwuk Post, Minggu (30/10) kemarin.
Pernyataan Aswan ini bermuara dari surat pernyataan sikap tiga pelopor perjuangan Sultim. Mereka adalah Theo Tumakaka, Koordinator Umum Presidium FP3 Sultim, H. Usman Sondeng, MD, Deklarator Sultim dan Jonas Marunduh, S.H anggota dewan pakar Sultim.
Pernyataan resmi itu tertuang dalam surat nomor 23/X/FP3-ST/2016, tanggal 24 Oktober 2016 yang ditujukkan kepada bupati enam kabupaten dan Ketua DPRD enam kabupaten dalam cakupan Sultim. Surat itu juga diberi tembusan kepada 10 instansi, diantaranya Menteri Dalam Negeri, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Gubernur Sulteng dan Korwil FP3 Sultim.
Kata Aswan, alasan dikeluarkannya pernyataan sikap itu dalam rangka menyatukan langkah perjuangan Sultim. Adapun isi dari pernyataan sikap itu terdiri dari 6 poin, yakni menyatakan tidak sah dan tidak berlaku, serta batal demi hukum SK nomor 3/Korwil/FP3-ST/IX/2016, tanggal 20 September 2016 tentang pembentukan tim kerja khusus FP3 Sultim di Jakarta dan SK nomor 4/Korwil/FP3-ST/2016, tanggal 10 Oktober 2016 tentang pembentukan tim kerja khusus FP3 Sultim di Jakarta, yang dikeluarkan Korwil FP3 Sultim, H. Basri Sono.
Dalam surat itu juga disebutkan, organisasi yang sah menurut hukum dan resmi diberi mandat oleh kordinator umum Presidium dan deklarator FP3 Sultim adalah TPMSB yang dipimpin Hasrin Rahim, dibentuk berdasarkan akta notaris nomor 09/NV/Not-Jaktim/W/I/2015, tanggal 8 Januar 2015 serta terdaftar pada Kementrian Hukum dan HAM nomor 19/AHU/I/MENHUK dan HAM, tanggal 2 Februari 2015. Apalagi TPMSB memiliki legal standing berdasarkan putusan PTUN Palu nomor 01/P/FP/2016/PTUN.PL, tanggal 28 Juli 2016.
“TPMSB yang telah berhasil melengkapi seluruh item persyaratan pembembentukan DOB Sultim sesuai persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Ketika FP3 Sultim tak mencabut SK itu, maka dokumen persyaratan Sultim bakal dikembalikan,” ucap Aswan. (yan)

About uman