Home » Politik » Bakal Kena Sanksi
Bakal Kena Sanksi
Syafruddin Husain

Bakal Kena Sanksi

LUWUK– Ini menjadi warning baik Bupati, Wakil Bupati maupun seluruh anggota DPRD Banggai. Apabila terjadi keterlambatan pada penetapan APBD tahun anggaran 2017, maka akan kena sanksi.
Konsekwensi tak sedap itu diamini anggota Komisi 3 DPRD Banggai, Syafruddin Husain yang dimintai tanggapannya, Sabtu (29/10).
Dijelaskannya, berdasarkan ketentuan Permendagri nomor 31 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2017 dan evaluasi di tingkat provinsi sekaligus pengesahan kepala daerah, maka paling lambat tanggal 31 Desember 2016. Apabila lewat dari waktu yang ditentukan tersebut, maka berimbas pada sanksi.
Haji Udin sapaan akrab Ketua DPC PKB Kabupaten Banggai ini sekaligus menjelaskan regulasi dari sanksi tersebut. “Sanksinya diatur dalam undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Mulai dari Bupati, Wakil Bupati dan seluruh unsur pimpinan serta anggota DPRD Banggai tidak dibayarkan gaji dan tunjangannya selama 6 bulan,” jelas Haji Udin. Idealnya tambah Haji Udin, batas waktu penandatangan APBD 2017 adalah tanggal 39 November 2016.
Dia juga berujar, KUA PPAS APBD 2017 agak mengalami keterlambatan. Sebab harus menunggu peraturan daerah (Perda) perangkat daerah dan nota kesepkatan rencana program jangka menengah daerah (RPJMD). Rencananya, tanggal 7-10 November akan dibahas KUA PPAS, sekalian nota kesepakatan tanggal 26 – 30 November. Planingnya juga akan dibahas rancangan Perda APBD 2017 serta penandatangan Perda APBD 2017 dan pada bulan Desember evaluasi di propinsi.
Tapi sebelumnya kata Haji Udin, tanggal 3 November dilaksanakan paripurna nota kesepaktan RPJMD untuk menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS. “Bila melihat rentetan jadwalnya, masih cukup ada waktu, sehingga terhindar dari sanksi tadi,” ujar anggota Fraksi PAN/PKB DPRD Banggai ini. (yan)

About uman