Home » Berita Utama » PT PAU Cuma Kantongi Rekomendasi Dishub
PT PAU Cuma Kantongi Rekomendasi Dishub
Pengendara sepeda motor melewati jalan yang dialihkan PT PAU di Desa Uso Kecamatan Batui, Rabu (26/10). Pengalihan jalan itu hanya mengantongi rekomendasi Dishubkominfo Kabupaten Banggai. Publik semestinya diberi jalan pengganti yang kualitasnya sama atau lebih baik dari jalan negara yang digali untuk kepentingan pembangunan jalur pipa.

PT PAU Cuma Kantongi Rekomendasi Dishub

LUWUK—Penggalian dan pembongkaran badan jalan nasional/negara yang masuk lokasi pabrik amoniak PT Panca Amara Utama, ternyata hanya mengantongi rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai. Pengalihan jalan yang menyebabkan pengendara kendaraan Luwuk Toili melalui jalan pengganti yang bergelombang, berdebu dan becek di kala hujan itu sejauh ini belum mendapatkan izin dari Balai Jalan Nasional.
Herman Susatyo dari PT Rekayasa Industri, kontraktor utama pembangunan pabrik amoniak milik PT Panca Amara Utama di Desa Uso Kecamatan Batui, Rabu (26/10), menginformasikan pihaknya mengantongi rekomendasi dan pertimbangan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten sejak tanggal 22 Desember 2015. Surat rekomendasi Nomor 551.21/094/Dishubkominfo yang ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Syamsulridjal Poma, itu merespons surat yang dilayangkan PT Panca Duta Prakarsa perihal izin pemotongan dan pengalihan jalan.
Lalu didasarkan pada peninjauan bersama di lapangan bersama tim PT Panca Duta Perkasa Dishub menyetujui memberikan rekomendasi izin pemindahan jalan dengan ketentuan lebar jalan sudah memenuhi syarat 8 meter, pihak perusahaan melakukan pembersihan serta pemadatan yang lebih padat yang memenuhi standar kelas jalan yang dilalui seluruh kendaraan, memasang tanda tanda isyarat rambu lalu lintas, melaksanakan sosialisasi pengalihan arus kendaraan bersama petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta menempatkan petugas untuk mengatur arus lalu lintas. Surat itu ditembuskan kepada Bupati Banggai, Polres Banggai, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten  Banggai, Kapolsek Batui dan Kepala Terminal Batui.
Ditanya soal izin dari Balai Jalan Nasional, Herman menyatakan akan mengecek kembali. “Saya cek dulu karena kontrak kerja semuanya menjadi tanggungjawab PT PDP selaku pelaksana pekerjaan,” kata Herman.
Sebelumnya, Jhon dari PT Panca Amara Utama, meyakini PT Rekasaya Industri, sudah mengantongi izin yang dipersyaratkan sebelum melakukan kegiatan di atas jalan provinsi. “Saya sangat yakin hal yang tidak mungkin PT Rekind tidak mengurus izin pelaksanaan kegiatan di jalan itu,” tuturnya. Jhon mengakui, aktivitas alat berat perusahaan di ruas jalan negara menganggu kenyamanan pengguna jalan. Tapi, Ia memastikan kegiatan di jalan itu tidak akan berlangsung lama. “Sebulan ke depan sudah selesai,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai, Natalia Patolemba, mengaku tidak tahu dengan penggalian badan jalan dan pengalihan arus lalin.“Kami tidak tahu, mungkin saja koordinasinya langsung ke Dinas Pekerjaan Umum,” kata Natalia.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai, Bambang Eka Sutedi. Meskipun sudah beralih status sebagai jalan negara, menurut Bambang sebaiknya penggalian badan jalan negara serta pengalihan arus lalu lintas itu dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai. “Memang bukan jalan kabupaten. Entah kalau koordinasinya langsung dengan Pak Hasbullah (Kabid Bina Marga Dinas PU Kabupaten Banggai-red). Tapi mestinya kami diberi tahu,” katanya.
Senada, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah, Syaifullah Djafar, mengaku tidak tahu aktivitas pekerjaan di ruas jalan itu.  “Itu sekarang jalan nasional (jalan negara-red), bukan lagi jalan provinsi. Sehingga izinnya seharusnya ke Balai Jalan,” kata Syaifullah.
Iskandar, dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah XIII Makassar, dikonfirmasi terpisah, mengaku, belum mengetahui aktivitas PT PAU melakukan penggalian di ruas jalan negara yang masuk lokasi pabrik amoniak. Hanya saja, kata dia, aktivitas apapun yang dilakukan di jalan negara harus seizin Balai Jalan. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan. ”Harus seizin Balai Jalan karena jangan sampai aktivitas seperti itu merusak stabilitas jalan. Kegiatan yang tanpa izin di atas jalan negara termasuk kategori merusak aset negara,” pungkasnya, Selasa malam (25/10).
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, Syamsulridjal Poma, mengaku belum tahu. “Saya cek dulu ke staf,” tandasnya, Rabu malam (26/10).
Amatan Luwuk Post, Rabu (25/10) sekira pukul 11.00 Wita, kondisi jalan pengganti yang disediakan perusahaan tidak rata. Jalan juga tidak padat sebagaimana direkomendasikan oleh Dishub tapi  bergelombang sehingga menganggu kenyamanan pengendara. Selain itu tidak terlihat satupun anggota kepolisian maupun Dishubkominfo di lokasi.  Petugas pengatur lalu lintas oleh pihak perusahaan juga tidak terlihat. Itulah sebabnya, perusahaan dinilai beraktivitas tanpa memerhatikan keselamatan kerja. “Itu jalan so jaga bikin cilaka,” tutur warga Kintom, kemarin. (ris/aum)

About uman