Home » Berita Utama » Pengisian Jabatan, Pemda Bentuk Pansel
Pengisian Jabatan, Pemda Bentuk Pansel
Raperda tentang perangkat daerah resmi disahkan menjadi Perda melalui rapat paripurna DPRD Banggai, Kamis (27/10). Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banggai Samsulbahri Mang itu juga dihadiri Bupati Herwin Yatim serta Wakil Bupati Mustar Labolo.

Pengisian Jabatan, Pemda Bentuk Pansel

LUWUK– Pemda Banggai bergerak cepat menyusul pengesahan peraturan daerah (Perda) tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, melalui rapat paripurna di DPRD Banggai, Kamis (27/10).
Dalam melakukan pengisian jabatan terhadap 32 SKPD dilingkup Pemda Banggai, Bupati dan Wakil Bupati Banggai Herwin Yatim dan Mustar Labolo segera membentuk panitia seleksi (Pansel).
“Insya Allah bulan depan Pansel pengisian jabatan dibentuk dan langsung kerja,” kata Staf Ahli Bupati Banggai Bidang Hukum dan Politik, Syaifuddin Muid, Kamis (27/10).
Bagaimana dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI bernomor B/3116/M.PANRB/09/2016 tanggal 20 September 2016 perihal pengisian jabatan pimpinann tinggi dilingkungan Pemprov dan Pemkab, yang menekankan mengukuhkan pejabat yang tengah menjabat? Pudin menjelaskan dengan diterbitkannya Perda organisasi perangkat daerah (OPD), Pemda Banggai berkewajiban melakukan pengisian jabatan, baik yang telah berubah nama, berubah nomenklatur maupun jabatan baru.
Terkait dengan surat Menpan kata Pudin, hanya bersifat saran dan bukan instruksi untuk menggunakan mekanisme pengukuhan. Hak untuk menetapkan jabatan tetap mengacu pada undang-undang nomor 5 2016 dengan melihat kemampuan, kapasitas, kompetensi serta rekam jejak.
Untuk mekanisme yang akan ditempuh Pemda Banggai dalam pengisian jabatan  akan membentuk Pansel dengan melakukan seleksi terbuka. “Kami tidak menggunakan sistem pengukuhan. Sebab surat Menpan itu sifatnya saran,” jelas Pudin.
Semua pihak kata Pudin, harus memahami bahwa Bupati adalah pejabat pembina kepegawaian daerah. Artinya Bupati punya kewenangan mengangkat dan memberhentikan pejabatnya. Dan kewenangan itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun.
Pada rapat paripurna pembahasan Raperda pembentukan dan susunan perangkat daerah, surat Menpan tersebut dibacakan juru bicara Pansus DPRD Banggai.
Didasarkan Delapan Asas
Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perangkat daerah telah disahkan menjadi Perda pada rapat paripurna DPRD Banggai, Kamis (27/10). Dan pembentukan Perda nomor 18 tahun 2016 itu didasarkan pada 8 asas.
Kedelapan item itu yakni urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektifitas, pembagian tugas habis, rentang kendali, tata kerja yang jelas serta fleksibelitas.
Demikian disampaikan Bupati Banggai, Herwin Yatim dalam sambutannya pada paripurna DPRD Banggai yang dipimpin Ketua DPRD Banggai, Samsulbahri Mang. Pembentukan Perda ini lanjut Bupati, dimaksudkan untuk mewujudkan tatalaksana tugas-tugas pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan profesional. Olehnya, penataan kelembagaan dimaknai sebagai upaya untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang tidak terlalu besar, namun efektif dalam pelaksanaan fungsi pokoknya sesuai dengan semangat pembaharuan.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya lagi lanjut Herwin, dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik, dengan organisasi yang tepat bentuk, tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai karakteristik dan kebutuhan Kabupaten Banggai.
Disisi lain lanjut Herwin, Perda ini sebagai sentral penyelenggaraan visi dan misi pemerintahan. Sehingga besaran organisasi yang dibentuk tidak hanya berdasarkan perhitungan skoring menentukan apakah suatu unit perlu dipertahankan, diubah, atau dihapuskan. Melainkan dengan mempertimbangkan administratif, ekonomi bahkan politis. “Pertimbangan politis disini menyangkut bagaimana sebuah organisasi yang dibentuk untuk menjalankan visi dan misi pemerintah yang memberi dampak positif bagi daerah,” kata Herwin.
Pada rapat paripurna yang turut dihadiri Wakil Bupati Banggai Mustar Labolo, Sekab Syahrial Labelo dan unsur Forkopimda, semua fraksi di DPRD Banggai tidak menggunakan sikap akhir fraksi. (yan)

About uman