Home » Politik » Legislatif Warning Eksekutif
Legislatif Warning Eksekutif
Masnawati Muhammad

Legislatif Warning Eksekutif

LUWUK- Legislatif rupanya tersinggung dengan adanya asumsi hanya dijadikan tukang stempel oleh eksekutif. Makanya dalam menghadapi penetapan APBD tahun anggaran 2017, kalangan dewan mewarning eksekutif. Pengalaman buruk pada pembahasan APBD-Perubahan tahun anggaran 2016 tak ingin terulang kembali.
Warning ini disampaikan Sekretaris Komisi 3 DPRD Banggai, Masnawati Muhammad kepada wartawan, Kamis (27/10) kemarin. Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, pada penetapan APBD tahun anggaran 2017, semua SKPD harus memberikan dokumen secara lengkap. Utamanya rincian kegiatan yang tertuang dalam PPAS. Desakan Masnawati ini cukup beralasan. Sebab hampir setiap pembahasan para SKPD tidak memberikan dokumen lengkap. “Tradisi itu harus ditanggalkan,” kata Masnawati.
Ia mencontohkan, pada program rehab ringan berat gedung sekolah. Dalam dokumen, SKPD hanya menyajikan anggaran secara gelondongan, tanpa rinciannya. Perlu ada dokumen rencana kegiatan anggaran (RKA), sehingga legislatif mengetahui secara spesifik. Sudah menjadi rahasia umum lanjut Masnawati, ada sekolah yang hampir setiap tahun mendapat sentuhan perbaikan. Tapi disisi lain masih ada puluhan yang tida pernah mendapat jatah perbaikan. “Sebagai aleg, tentu tahu wilayah mana saja yang harus menjadi prioritas pembangunan,” jelas Masnawati.
Pada penetapan APBD 2017 Masnawati menaruh harapan besar agar program tahun depan dapat memprioritaskan pemberdayaan masyarakat. Hal itu bertujuan dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. (yan)

About uman