Home » Berita Utama » PT PAU Bongkar Jalan Negara
PT PAU Bongkar Jalan Negara
Pengguna jalan mengeluhkan aktivitas alat berat melakukan penggalian tanah di jalan nasional sekitar lokasi pabrik Amoniak, milik PT Panca Amara Utama, di Desa Uso, Kecamatan Batui.

PT PAU Bongkar Jalan Negara

LUWUK—Upaya PT Panca Amara Utama membangun konstruksi pabrik amoniak sepertinya tidak memerhatikan sisi keselamatan, terutama bagi pengendara jalan.  Ruas jalan negara dibikin berantakan. Arus lalu lintas sebagian dialihkan ke sisi bagian pantai, menyusul pembongkaran dan penggalian badan jalan negara itu.
Selain bergelombang dan berdebu, badan jalan jadi becek saat hujan. Aktivitas perusahaan dinilai menghambat mobilitas pengendara roda dua maupun roda empat, terutama pada pagi hari. “Kami sebagai pengguna jalan sebenarnya dikorbankan. Kalau panas berdebu, kalau hujan pasti becek. Jalur ini juga menjadi sering macet pada pagi hari,” jelas Andi, salah seorang pengendara yang hendak menuju Luwuk, Selasa (25/10).
Keluhan serupa disampaikan sopir angkutan kota trayek Luwuk Toili. Keselamatan pengguna jalan tidak terjamin karena tidak ada petugas pengatur lalu lintas yang disiagakan.“Seharusnya keamanan dan kenyamanan pengendara diutamakan oleh perusahan. Apalagi ini jalan utama yang setiap saat dilalai kendaraan, terutama angkot yang mengangkut penumpang,” jelas beberapa sopir.
Amatan Luwuk Post, pekerjaan di ruas jalan negara itu memang tidak diawasi petugas dari Dinas Perhubungan.
Sebelum melakukan pekerjaan di jalan negara, semestinya PT PAU membangun jalan alternatif yang kualitasnya sama atau lebih baik dari jalan yang digunakan perusahaan. Dengan begitu kelancaran dan kenyamanan pengguna jalan tidak terganggu.
Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai, Natalia Patolemba, dikonfirmasi Luwuk Post, mengaku tidak tahu menahu dengan aktivitas perusahaan di jalan negara itu.“Kami tidak tahu, mungkin saja koordinasinya langsung ke Dinas Pekerjaan Umum,” kata Natalia.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai, Bambang Eka Sutedi, juga mengaku pihaknya tak diberi tahu kegiatan penggalian di ruas jalan itu. Ia menduga perusahaan mengantongi izin dari pemerintah provinsi Sulteng atau pemerintah pusat. Sebab, ruas jalan Luwuk Toili sudah beralih status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional/negara.“Kalau izin dari kita memang tidak ada. Karena memang bukan jalan kabupaten. Entah kalau koordinasinya langsung dengan Pak Hasbullah (Kabid Bina Marga Dinas PU Kabupaten Banggai-red). Tapi mestinya kami diberi tahu,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah, Syaifullah Djafar, juga mengaku tidak tahu aktivitas pekerjaan di ruas jalan itu.  Ia mengatakan, ruas jalan itu tidak lagi berstatus jalan provinsi, sehingga bukan lagi kewenangan Pemprov Sulteng.“Itu sekarang jalan nasional (jalan negara-red), bukan lagi jalan provinsi. Sehingga izinnya seharusnya ke Balai Jalan,” kata Syaifullah.
Iskandar, dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah XIII Makassar, dikonfirmasi terpisah, juga mengaku, belum mengetahui aktivitas PT PAU melakukan penggalian di ruas jalan negara yang masuk lokasi pabrik amoniak. Hanya saja, kata dia, aktivitas apapun yang dilakukan di jalan negara harus seizin Balai Jalan. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.  Dimana daerah milik jalan dari pagar ke pagar atau dari saluran ke saluran tidak dibenarkan untuk dimanfaatkan oleh siapapun tanpa izin dari Balai Jalan.”Harus seizin Balai Jalan karena jangan sampai aktivitas seperti itu merusak stabilitas jalan,” tuturnya, Selasa malam (25/10).
Ia menegaskan, kegiatan yang tanpa izin di atas jalan negara termasuk kategori merusak aset negara.

PT PAU YAKIN SUDAH BERIZIN ///
Sementara itu, Jhon dari PT Panca Amara Utama, menegaskan keyakinannya bahwa kontraktor utama pembangunan konstruksi Pabrik Amoniak, PT Rekasaya Industri, sudah mengantongi izin yang dipersyaratkan sebelum melakukan kegiatan di atas jalan provinsi. “Saya tidak tahu persis. Tapi saya sangat yakin hal yang tidak mungkin PT Rekind tidak mengurus izin pelaksanaan kegiatan di jalan itu,” tuturnya.
Jhon mengakui, aktivitas alat berat perusahaan di ruas jalan negara menganggu kenyamanan pengguna jalan. Tapi, Ia memastikan aktivitas kegiatan di jalan itu tidak akan berlangsung lama. “Sebulan ke depan sudah selesai,” tambahnya.
Soal ruas jalan negara yang dibongkar, Ia mengatakan, kedepan akan dibahas dengan pemerintah setelah ring road  sepanjang 12,4 kilometer selesai dibangun.
Meskipun mengakui keluhan pengguna jalan, namun Ia memastikan pelaksanaan kegiatan di atas jalan negara tetap memerhatikan keselamatan kerja. Ia menyebutkan ada empat petugas yang ditempatkan mengawasi.  Termasuk aparat kepolisian dari Polsek Batui. “Keselamatan pengendara tetap menjadi prioritas utama yang kami perhatikan, begitu juga dengan kebersihan pekerjaan,” tandasnya. (ris)

About uman