Home » Politik » Kabupaten Banggai Sulit Menyamai Badung
Kabupaten Banggai Sulit Menyamai Badung
Kabupaten Banggai belum lama kedatangan tamu dari anggota DPRD Badung. Selain menemui eksekutif, sebanyak 12 aleg Badung saling tukar informasi dengan anggota DPRD Banggai.

Kabupaten Banggai Sulit Menyamai Badung

LUWUK– Dari sektor anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan pendapatan asli daerah (PAD), Kabupaten Banggai jauh tertinggal dibanding Kabupaten Badung Provinsi Bali. Kalangan DPRD Banggai pesimistis, kedepan calon ibukota Provinsi Sultim ini dapat menyamai pencapaian tersebut.
Anggota Komisi 3 DPRD Banggai, Syafruddin Husain Minggu (23/10) kemarin mengatakan, Kabupaten Badung memiliki sektor pariwisata yang berskala internasional. Tentu saja pajak dan retribusi daerahnya mencapai triliunan rupiah. “Dari indikator ini mungkin sulit kita menyamainya,” kata politisi yang biasa disapa Haji Udin.
Akan tetapi sambung Ketua DPC PKB Kabupaten Banggai ini, ada yang membuat 12 anggota DPRD Kabupaten Badung termotivasi sehingga bertandang di Kota Luwuk. Daya tarik itu kata dia, daerah ini memiliki sumber daya alam (SDA) yang besar dan tidak dimiliki Kabupaten Badung. SDA yang dipunyai daerah ini bisa menghasilkan pendapatan dalam jumlah besar. “Out put yang bisa kita ambil dari kunjungan kerja aleg Badung itu adalah bagaimana mereka mengelola potensi daerah. Dan ini terpulang pada Pemda Banggai,” kata Haji Udin.
Satu hal yang menarik untuk dipelajari. Di Badung kata Haji Udin, pejabat setingkat eselon II dan eselon III benar-benar diseleksi sekaligus diberikan target pencapaian kinerja. Ketika target itu gagal dicapai, maka pejabat itu diminta mundur dari jabatannya. “Apakah disini bupati berani melakukan itu,” tanya Haji Udin.
Sebaiknya saran dia, reformasi birokrasi jangan hanya menjadi slogan semata. Tapi harus ada keberanian untuk melakukan perubahan secara utuh. Satu hal ditekankan Haji Udin, sampai saat ini Kabupaten Banggai masih tergantung pada dana dari pemerintah pusat 93 persen, hanya 75 persen kemampuan otonomi fiskal daerah ini. Padahal SDA cukup besar. Kalau hanya 70 persen dari total APBD Banggai yang bisa kita dapatkan maka proses kinerja pemerintahan di sektor keuangan apa yang bisa dibanggakan. Kecuali proses pelayanan kepada masyarakat, dan itu pun biasa-biasa saja, sehingga terkesan hanya menghabiskan anggaran dari pemerintah pusat. “Saya kira harus ada perubahan. Dan ini masukan sekaligus tantangan bagi pemerintah kedepan,” kata Haji Udin.
Dari hasil tukar informasi DPRD Banggai dan DPRD Badung, Haji Udin sedikit mempersentasekan. Kabupaten Badung dari Rp4,3 trilyun APBD, Rp2,9 trilyun adalah PAD. Dana perimbangan Badung Rp1,3 trilyun, hampir sama dengan Dana Perimbangan Banggai Rp1,3 trilyun, akan tetapi PAD Banggai hanya Rp140 milyar. Untuk PAD Badung yang Rp2,9 triliun, hampir 90 persen bersumber dari pajak daerah. Sebanyak 11 jenis pajak daerah andalan mereka yakni terbesar adalah pajak hotel, restauran dan pajak hiburan. Pajak hotelnya Rp510 milyar, belum yang lain-lain. Hal itu cukup beralasan, mengingat Badung juga wilayah obyek wisata berskala internasional. Disana banyak hotel berbintang serta wisata Nusa Dua dan Pantai Kuta. (yan)

About uman