Home » Berita Utama » Bambang Sebut Herwin Jago Lobi
Bambang Sebut Herwin Jago Lobi
Bambang Eka Sutedy

Bambang Sebut Herwin Jago Lobi

LUWUK-Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai, Bambang Eka Sutedi, tak gentar dengan sorotan anggota DPRD Banggai yang memersoalkan ketimpangan proyek infrastruktur yang didanai Dana Alokasi Khusus.
Ia malah menyebut Bupati Herwin Yatim piawai melobi anggaran pusat. Buktinya, selama sejarah alokasi APBD-Perubahan, nanti kali ini dana alokasi khusus (DAK) menembus angka Rp70 miliar.“Saya sering melobi anggaran pusat. Tapi, nanti kali ini DAK pada perubahan menembus angka Rp70 miliar. Pak Bupati kita memang piawai,” tutur Bambang ditemui di kediamannya, Minggu (23/10).
Ia menyebut realisasi kucuran dana dari Kementrian PU itu disebut kado untuk pemerintahan Herwin Yatim-Mustar Labolo, karena mampu mengobati krisis akibat penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten Banggai senilai Rp158 miliar. “Ditengah krisis DAU, daerah ini bisa melobi DAK Rp70 miliar. Itu luas biasa. Pantas disebut kado buat Win Star,” ucap Bambang.
Ia memang mengakui anggaran itu lebih kecil dibanding anggaran DAK yang diusulkan sebesar Rp 200 miliar. Tapi masih lebih besar dibanding kucuran DAK tahun sebelumnya. “Bahkan untuk sejumlah paket kegiatan yang dikeluhkan anggota DPRD toh juga sudah termasuk usulan awal kami. Artinya Pemda Banggai  sudah cukup maksimal menyahuti keinginan legislatif,” ujarnya.
Terkait kemarahan anggota DPRD karena pihaknya tidak menginformasikan kucuran DAK, Bambang menjelaskan DAK perubahan itu sudah diusulkan lebih awal. Apalagi kepastian DAK terjadi disaat adanya pergeseran anggaran, sehingga membutuhkan peraturan bupati (Perbup). Bambang mengakui etikanya anggaran tersebut harus dikomunikasikan dengan legislatif sekalipun kewenangan pemanfaatan DAK ada pada eksekutif. Tapi karena waktu sangat mepet sehingga saat Peraturan Presiden (Pepres) keluar, pemerintah daerah langsung membelanjakan anggaran itu. “Dan proses tender juga kita lakukan sesuai aturan. Sayang kan kalau DAK yang sudah dilobi dengan ngotot ditarik kembali cuma karena terlambat ditender,” kata Bambang.
Menyikapi desakan sejumlah anggota DPRD yang memintanya mundur ataupun dicopot dari jabatannya, Ia memilih irit komentar. “Saya hanya bawahan. Bupati yang punya hak untuk itu dan bukan lainnya,” kata Bambang.
Bambang lantas membandingkan dengan DAK tahun ini dengan tahun sebelumnya. Untuk DAK bidang cipta karya proyek air bersih DAK pada penetapan anggaran 2014 sebesar Rp2.581.330.000, tanpa ada tambahan. Tahun 2015 DAK reguler Rp 2.045.770.000, sedang DAK tambahan Rp. 1.315.590.000. DAK tahun anggaran 2016 reguler Rp1.179.480.000, sementara DAK IPD Rp18.180.000.000.
Lalu ada DAK bidang pengairan. Tahun 2014 sekira Rp2.947.340.000 dengan DAK tambahan Rp4.178.925.500.  Tahun 2015 senilai Rp4.398.130.000 dan DAK tambahan pada perubahan Rp3.565.673.700. Tahun 2016 DAK reguler Rp10.526.283.000 dan belum ada tambahan. Adapun DAK bidang bina marga yakni jalan dan jembatan Tahun 2014 sebesar Rp 17.839.700.000, tanpa DAK tambahan, tahun 2015 Rp. 21.066.707.975 dengan tidak ada DAK tambahan. Tahun ini DAK pada penetapan Rp40.016.957.000 sedang pada DAK tambahan Rp70.026.888.000. DAK sekira Rp 70 miliar itu lalu dialokasikan untuk 15 paket kegiatan yang tersebar di Kabupaten Banggai.
Sementara itu, Tauhid, dari Forum Masyarakat Petani dan Nelayan Teluk Tomini, turut menyesalkan ketimpangan kegiatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus sebagaimana sorotan anggota DPRD Banggai.
Menurut dia, sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum memiliki database dan skala prioritas dalam menyusun program pembangunan ataupun peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan. “ Data seperti itu juga bisa digunakan sebagai bahan evaluasi,” ujarnya. Sebagai warga yang bermukim di dapil III, Ia mendukung asas pemerataan dan keadilan dalam pembangunan sebagaimana disampaikan Anggota DPRD Banggai, Masnawati Muhammad. “Pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur sebaiknya jangan menggunakan prinsip anak emas. Jangan karena dalam pilkada akhir tahun lalu, kepala daerah mendulang suara dari daerah pemilihan tertentu lantas wilayah itu saja yang dibangun. Tak bisa seperti itu, kami berharap tim anggaran pemda banggai merevisi kembali alokasi DAK yang sudah ditetapkan,” tuturnya.
Namun dari data DAK regular tahun 2016 (lihat grafis) yang disampaikan Kadis PU, ketimpangan dalam pengalokasian anggaran Dana Alokasi Khusus tidak seperti yang digambarkan anggota DPRD Banggai.
Sebelumnya dalam rapat Pansus APBD Perubahan 2016, di kantor dewan, Senin (17/10) lalu terungkap, anggaran terbesar untuk pembuatan jalan menumpuk di dapil II (Kintom, Batui, Batui Selatan, Toili, Toili Barat dan Moilong) yakni sekira Rp 52 miliar lebih, sementara dapil III (Pagimana, Bunta, Nuhon, Simpang Raya dan Lobu) hanya Rp 6 miliar. Parahnya, untuk dapil IV (Balantak, Balantak Selatan, Lamala, Masama dan Mantoh) yang berada di kaki gunung Tompotika itu hanya keciprat Rp 1 miliar. Paling parah wilayah dapil I (Luwuk, Luwuk Selatan, Luwuk Utara, Luwuk Timur dan Nambo) tak mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan maupun rehabilitasi jalan.(yan/ris)

About uman