Home » Berita Utama » Abaikan Surat Bupati, Irman dan Hasrianti Pilih KPU
Abaikan Surat Bupati, Irman dan Hasrianti Pilih KPU
Irman Budahu

Abaikan Surat Bupati, Irman dan Hasrianti Pilih KPU

LUWUK– Keinginan Bupati Banggai Herwin Yatim menarik dua aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas sebagai komisioner KPU Banggai dimentahkan. Ketua KPU Banggai Irman Budahu dan anggotanya Hasrianti lebih memilih lembaga penyelengara pemilu tersebut ketimbang jabatan pada ASN dilingkup Pemda Banggai.
Jawaban keduanya sebagaimana tertuang dalam surat KPU Sulteng yang ditanda-tangani oleh ketuanya, Sahran Raden tertanggal 19 Oktober 2016.
Surat Sahran ini merupakan jawaban dari surat Bupati Banggai bernomor 800/13/29/BKD tanggal 28 September 2016, dengan perihal penarikkan kembali Irman Budahu dan Hasrianti dari komisioner KPU Banggai.
Dalam surat KPU Sulteng bernomor 936/KPU-Prov-024/X/2016 berperihal izin penugasan anggota KPU Banggai Irman dan Hasrianti itu tertuang sebanyak 8 point. Selain mencantumkan sejumlah regulasi, pada point ketujuh KPU Sulteng menyebutkan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi kepada Irman dan Hasrianti keduanya tetap memilih untuk melaksanakan tugas sebagai ketua dan anggota KPU Banggai sampai dengan berakhirnya masa jabatan tahun 2018 mendatang.
Staf Ahli Bupati Banggai Bidang Hukum dan Politik, Syaipudin Muid yang dimintai tanggapan mengatakan, dengan pilihan tersebut, maka keduanya harus memenuhi ketentuan pasal 88 ayat 1 undang-undang nomor 5 tahun 2014. Artinya sambung dia, harus diberhentikan sementara sebagai ASN. Bagaimana dengan gaji ASN yang kabarnya sejak menjadi komisioner KPU Banggai terus diterima keduanya? Syaipudin belum banyak memberi komentar. “Itu akan kita kaji sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ketua LSM Yasfora Kabupaten Banggai, Aswan Ali lebih mendetail dalam mencermati surat Ketua KPU Sulteng itu. Adanya sikap Irman dan Hasrianti yang tetap menjadi komisioner KPU Banggai, maka ada sejumlah langkah yang harus dilakukan. Pertama, bermohon kepada pejabat pembina kepegawaian daerah (PPKD) dalam hal ini Bupati Banggai untuk memperpanjang masa tugasnya di KPU Banggai. Kedua, menempuh mekanisme sesuai ketentuan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusi, mengingat keduanya terlebih dahulu harus berhenti permanen dari status ASN, jika keduanya tidak mau lagi terikat dengan diskresi dan kewenangan bupati.
Terkait dengan surat Ketua KPU Sulteng kata Aswan surat tersebut telah menyalahi ketentuan peraturan perundangan-undangan dan melanggar etika tata pemerintahan.
Sebab, kewenangan memberi izin atau tidak kepada kedua ASN tersebut untuk melanjutkan tugasnya di KPU Banggai merupakan kewenangan dari PPKD atau Bupati, dan bukan kewenangan Ketua KPU Sulteng. Olehnya itu lanjut Aswan, keputusan Sahran secara kelembagaan itu tidak berlaku efektif sekaligus kedua ASN itu tetap wajib patuh dan loyal kepada Bupati Banggai.
Masih dengan penjelasan Aswan, alasan Ketua KPU Sulteng memperpanjang masa tugas Irman dan Hasrianti dengan merujuk pada ketentuan UUD 1945 pasal 22 E ayat (5) yang menyatakan eksistensi KPU bersifat tetap, mandiri dan independen merupakan penafsiran yang keliru dan salah kaprah.
Memang benar dalam kedudukannya sebagai institusi negara, keberadaan lembaga KPU bersifat tetap, mandiri dan independen. Namun terhadap personil atau komisioner KPU, keberadaannya bersifat relatif dan terbatas sesuai ketentuan yang berlaku.
Jadi tekan Aswan, tidaklah otomatis oknum anggota komisioner KPU harus tetap dipertahankan hingga berakhir masa tugasnya, jika yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku telah diminta untuk mengakhiri masa tugasnya di KPU demi kepentingan penugasan pada organisasi perangkat daerah sebagaimana diperintahkan PPKD.
Sikap Irman dan Hasrianti itu nilai Aswan, sama halnya keduannya telah membangkang dan tidak loyal pada keputusan PPKD. Dan keduanya dapat dikenakan sanksi pelanggaran disiplin ASN. Bahkan bisa berakibat pemberhentian tetap dari status ASN. “Tidak ada pilihan lain lagi, keduanya harus tunduk dan patuh pada keputusan PPKD yang telah meminta agar keduanya berhenti dari KPU Banggai serta siap menerima penugasan baru pada SKPD dilingkup Pemda Banggai,” kata Aswan. (yan)

About uman