Home » Metro Luwuk » Pemda Siap Ganti Rugi Tanaman Rusak
Pemda Siap Ganti Rugi Tanaman Rusak
Proyek jalan Lobu - Lambuli yang mandek karena adanya aksi blokade dan larangan bekerja oleh sejumlah pemilik lahan. Seorang warga setempat saat melintasi blokade jalan, Jumat (14/10).

Pemda Siap Ganti Rugi Tanaman Rusak

LUWUK-Persoalan blokade jalan dan larangan bagi pekerja melanjutkan proyek peningkatan jalan Lobu – Lambuli disesalkan Kadis Pekerjaan Umum (PU) Banggai, Bambang Eka Sutedy. Sebab, aksi warga itu membuat proyek pemerintah terhambat.
Bambang juga mengungkapkan persoalan yang menjadi alasan warga melakukan blokade dan larangan bekerja kepada kontraktor pelaksana terkait proses ganti rugi tanaman rusak. Ia pun mengakui jika persoalan itu merupakan tanggungjawab pemerintah daerah, sebab kerusakan terjadi karena faktor alam. Tak hanya itu, Bambang juga memastikan proses ganti rugi tetap akan dibayarkan pemerintah daerah. Sebab, anggarannya telah disiapkan melalui pembahasan APBD perubahan. “Hanya saja ganti rugi ini tidak secepat itu. Karena anggarannya masih harus dibahas di DPRD. Tapi saya pastikan itu ada. Prosesnya tidak secepat yang dibayangkan, saat masyarakat minta langsung dibayarkan. Karena tahap pencairan di pemda mekanismenya jelas. Kami harap masyarakat memahami itu,” pungkasnya.
Bambang juga menegaskan pada saat proses pembayaran terjadi pemerintah juga bakal melakukan tahapan lain, seperti melakukan pengecekan terhadap bukti kepemilikan lahan. “Jadi siapa yang punya bukti kepemilikan itu yang akan dibayarkan. Yang tidak punya mungkin tidak dibayarkan. Kalaupun dari anggaran yang disediakan lebih, maka akan dikembalikan ke kas daerah,” tegasnya.
Diketahui, aksi blokade dan larangan kerja bagi kontraktor pelaksana dilakukan sejumlah  warga pemilik lahan karena belum mendapatkan kejelasan pembayaran ganti rugi tanaman yang rusak tertimbun material hasil cuttingan gunung.

Kapolsek Tepis Tak Bergerak//
Sementara itu, Kapolsek Pagimana, Iptu Yoga menepis tudingan sejumlah tokoh masyarakat yang menyebut pihaknya tidak berbuat apa-apa saat aksi blokade jalan terjadi.
Menurut Yoga, apa yang dilakukannya sudah sesuai SOP (standart operating prosedure) dimana mereka lebih fokus pada gangguan keamanan dan ketertiban masayarakat (Kamtibmas). “Kalau mengenai proyek itu saya gak tahu. Karena itu adalah tugas dari pemerintah daerah dan pelaksana pekerjaan. Kami hanya fokus pada pengamanan agar tidak terjadi gangguan kamtibmas,” tegasnya, Senin (17/10).
Ia mengaku dalam beberapa kali aksi blokade, polsek selalu turun jadi penengah. Sehingganya, ketika dikatakan tidak bergerak menurutnya itu keliru. Ia menjelaskan, selain membantu mediasi polsek juga pernah membubarkan aksi massa. Namun, karena kejelasan pembayaran ganti rugi belum ada. Makanya, pihak kepolisian juga belum bisa berbuat banyak. “Saya sudah sarankan ke kontraktornya agar bersama pendemo datang ke dinas PU. Tanyakan kapan kepastian pembayaran agar masyarakat juga paham dan jelas dengan maksud pemerintah. Tapi itu belum dilakukan,” pungkasnya.
Ia mengatakan jika untuk mengawal program pemerintah sejatinya polisi tidak ikut campur. Hanya saja, ketika dalam pelaksanaan program itu terjadi potensi gangguan kamtibmas maka polisi wajib turun tangan. “Saya dan anggota sudah turun dan membantu mediasi sehingga beberapa kali aksi tidak berlanjut. Hanya  saja saat ini tuntutan masyarakat juga belum terpenuhi sejak aksi pertama tanggal 2 September lalu. Kami juga tidak ingin memihak dan kami berharap pihak kontraktor pelaksana dan dinas PU mampu menjelaskan hal itu ke warga pemilik lahan. Maksudnya, agar warga memahami prosedur pembayaran dan tidak berbuat anarkis,” tutupnya.(van)

About uman