Home » Berita Utama » Proyek Pemerintah Terancam Gagal
Proyek Pemerintah Terancam Gagal
TERHENTI: Proyek peningkatan jalan Lobu - Lambuli yang terhambat aksi blokade jalan oleh sejumlah pemilik kebun yang merasa dirugikan sejak Jumat, (07/10) pekan lalu. Dua rekan perwakilan media saat mewawancarai seorang warga yang melintasi jalan Lobu - Lambuli, Jumat (14/10).

Proyek Pemerintah Terancam Gagal

LUWUK-Program pemerintah dalam peningkatan jalan Lobu – Lambuli senilai Rp 3 miliar dari APBD Banggai tahun 2016, di kecamatan Lobu terancam gagal.  Material pekerjaan yang sudah memasuki tahap finishing itu kini mulai tergerus air hujan. Sementara, aksi pemalangan jalan bagi pekerja oleh warga setempat masih berlangsung.
Pihak kepolisian dinilai tidak bisa menjalankan fungsinya untuk mengamankan program pemerintah, terkait adanya aksi itu. Mukran Masulili dan Sukri Tapo, dua tokoh masyarakat Pagimana ini bahkan menduga adanya pihak-pihak tertentu dari korps baju cokelat yang mengintervensi hal itu.  Ditemui, Jumat (14/10) Sukri Tapo menjelaskan, polisi seharusnya menjalankan fungsi pengamanannya terhadap program-program pemerintah. Namun, yang terjadi dalam aksi pemalangan tersebut, polisi terkesan melakukan pembiaran. “Katanya untuk menjaga kamtibnas. Namun, kami nilai sebaliknya. Karena yang terjadi saat ini, sikap polisi bisa memicu terjadinya gesekan di masyarakat,”sebutnya.
Polisi dituding hanya membiarkan aksi segelintir warga yang mengklaim ganti rugi lahannya itu berlangsung tanpa ada itikad untuk menghentikannya. “Inikan aneh. Karena polisi seharusnya bisa mengamankan program pemerintah. Malah hanya diam. Jadi memang kalau timbul pertanyaan kemungkinan ada intervensi polisi dalam masalah ini, itu wajar,”tambah Sukri.
Dari penelusuran Luwuk Post, aksi pemalangan dan larangan kerja bagi kontraktor pelaksana bakal berdampak pada kerugian, baik dari sisi pemerintah daerah maupun pekerja. Karena pekerjaan tidak bisa diselesaikan tepat waktu, dan keterlambatan kerja bisa merusak pembangunan jalan yang sudah dilakukan. Padahal, proses kerja proyek itu, sudah memasuki tahap akhir. Meski demikian, pelaksana tidak bisa berbuat apa-apa. Karena 5 pemilik lahan perkebunan yang menuntut ganti rugi atas rusaknya tanaman mereka, terus melakukan pemalangan jalan dengan tujuan menahan kontraktor pelaksana menyelesaikan pekerjaannya.
Surat pernyataan akan adanya ganti rugi sebenarnya sudah dibuat. Harga untuk ganti rugipun telah tersepakati, dengan total kerugian sekira Rp 86 juta. Tapi karena waktu pembayaran ganti rugi dinilai tidak ditentukan dalam kesepakatan itu. Para pemilik lahan kembali melakukan aksi blokade dan bersikukuh harus dibayarkan terlebih dulu, sebelum pekerjaan dilanjutkan. Bentrokan fisik antara pihak pelaksana dan para pemilik lahan perkebunan, nyaris terjadi. Polisi dari Polsek Pagimana, juga selalu turun tangan untuk meredam isyarat tersebut. Dijembatani oleh kepolisian, pemalangan sudah pernah sempat dihentikan. Dan polisi sudah menegaskan jika setelah adanya perjanjian mengenai ganti rugi tanaman, tidak boleh lagi ada pemalangan atau aksi serupa. Namun, pemalangan kembali terjadi dan hingga saat ini kayu yang digunakan untuk memalang jalan, tetap kokoh menghalangi para pekerja untuk bekerja.
Dugaan adanya intervensi dari pihak yang ingin meraup untung dari proses pemalangan jalan ini, dihembuskan oleh pihak pelaksana proyek tersebut. Betapa tidak, proyek yang seyogyanya sudah akan selesai itu, karena sudah mencapai 95 persen pengerjaan, terkesan dipaksakan terhenti. Upaya penghentian tersebut, juga dilakukan secara ekstrim, yakni para pemilik lahan memalang jalan dan membawa senjata tajam. Polisi yang diharapkan bisa menjadi pengaman dan pendukung lancarnya program pemerintah, juga tidak bisa berbuat banyak.
Padahal, secara terang-terangan ganti rugi sudah dibahas bersama sebelumnya dan instansi terkait sudah menjelaskan siap mengganti kerugian warga. Hanya saja, aksi blokade kembali bergolak, yang dilakukan oleh para pemilik lahan, yang dipimpin oleh Welly Dumpapa. Bahkan, pihak kepolisian yang sebelumnya menyatakan sikap akan langsung membubarkan blokade jalan ternyata berpaling. Seperti yang diungkapkan Om Adja, pengawas lapangan proyek itu. Dimana saat mereka tengah bekerja, dihubungi Kapolsek Pagimana untuk mengingatkan agar pekerjaan itu jangan dilanjutkan. Kapolsek bahkan menyatakan jika terjadi sesuatu ketika pekerjaan itu dilanjutkan, Ia tak mau bertanggungjawab sebagai aparat keamanan. Om Adja, mengaku sempat mendatangi lokasi itu kembali bersama para pekerja dengan maksud ingin melanjutkan kerja, tetapi sejumlah warga dengan senjata tajam sudah menanti. Mereka melarang pekerja melakukan tugasnya. Bahkan, ada yang mengancam siap mati jika pekerjaan dilanjutkan. Merasa terancam, Om Aja dan kawan-kawan segera balik dan melapor ke Polsek. Anehnya, polisi datang ke lokasi hanya menyaksikan tanpa melakukan upaya untuk membubarkan aksi blokade jalan. Justru para pekerja yang diminta pulang dan tidak melanjutkan pekerjaan.
“Pak Kapolsek menelepon saya dan tanya posisi dimana? Saya jawab lagi kerja, terus katanya kalau kamu lanjut kerja saya tidak akan tanggungjawab kalau terjadi apa-apa. Saya jawab oke pak saya tanggungjawab. Tapi selang satu jam kapolsek datang dan tanya kenapa memaksa kerja. Dia juga mengulangi kata-katanya seperti yang dikatakan saat menelepon bahwa tidak ingin bertanggungjawab. Saya bilang jadi saya tidak usah kerja ini. Katanya iya, pulang saja. Jadi saya dan semua pekerja pulang,” katanya.
Praktis, sejak saat itu pekerjaan dihentikan. Kini, beberapa material terlihat mulai bergeser dari posisi sebelumnya. Bahkan, beberapa bagian mulai tergerus arus air hujan. Pelaksana proyek mengaku jika tidak segera dilanjutkan maka pekerjaan itu bakal semakin rugi. Sebab, kerusakan semakin parah, apalagi kalau cuaca tidak mendukung. Tak hanya itu, sejumlah pekerja juga mengeluhkan lambannya sikap kepolisian menyikapi pemalangan itu. Pasalnya, dengan belum dilanjutkannya pekerjaan para pekerja mengaku belum dibayarkan pihak kontraktor. Selain itu, sejumlah warga yang ada di desa Lambuli juga menyesalkan sikap beberapa warga yang melakukan blokade jalan. Karena perbuatan itu membuat warga Lambuli seperti kembali ke masa lalu. Sebab, jalan yang dipalang merupakan akses utama yang dilalui untuk membawa hasil bumi. “Ini jalan sudah sangat bagus pak. Tapi sudah dipalang lagi kayak begitu. Kami mau protes pemalangan karena mengganggu sebenarnya, tapi lebih baik diam saja dari pada ribut,”sebut salah satu warga Lambuli.
Terpisah, Kapolsek Pagimana, Iptu Yoga menuturkan aksi yang dilakukan warga bukan menutup jalan penuh. Sebab, bahan untuk blokade hanya terbuat dari kayu yang bisa dipindahkan. Ia juga menjelaskan aksi itu terjadi karena belum adanya kejelasan dari pemerintah daerah mengenai proses ganti rugi tanaman warga yang rusak tertimbun longsor material hasil cuttingan proyek. “Saya tidak punya kepentingan. Hanya ingin mengawal kamtibmas saja, biar tidak terjadi apa-apa,” terang Yoga via telepon.(pn)

About uman