Home » Metro Luwuk » Perusahaan Pengadaan Surat Suara Diduga Ilegal
Perusahaan Pengadaan Surat Suara Diduga Ilegal
Direktur CV Maleo Raja Indah, Moh. Riswan Ahmad, memperlihatkan dokumen asli perusahaan pemenang tender, kepada koran ini usai mendatangi Mapolres Banggai, terkait dugaan pemalsuan dokumen perusahaan pengadaan surat suara Pilkades serentak, Jumat (14/10).

Perusahaan Pengadaan Surat Suara Diduga Ilegal

LUWUK-Perusahaan Pengadaan surat suara, formulir C1 dan C2  pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dilaksanakan pada 14 November nanti, diduga ilegal. Pasalnya, perusahaan yang mengatasnamanakan CV Maleo Raja Indah pemenang tender tersebut, tanpa ada surat kuasa dari pimpinan perusahaan.
“Jabatan saya direktur, tapi saya tidak pernah mengeluarkan kuasa kepada siapapun. Anehnya, perusahaan saya tiba-tiba tercantum pada pemenang tender pengadaan surat suara Pilkades,” ujar Direktur CV Maleo Raja Indah, Moh. Riswan Ahmad,  Jumat (14/10) saat ditemui di Mapolres Banggai.
Dikatakan, ada surat yang dikeluarkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Banggai selaku penanggung jawab Pilkades serentak, tertanggal 10 Oktober 2016 dengan nomor 018/MRI/X/18, dengan perihal pengadaan surat suara, formulir model C1-Pilkades Banggai Plano dan formulir C1.R-Pilkades Banggai Plano.
Surat tersebut kata dia, ditandatangani oleh Awaludin. “Awaludin ini punya jabatan di perusahaan saya sebagai Komisaris. Tapi beliau (Awaludin_red) ada di Makassar. Lagipula, saya sudah konfirmasi, tapi beliau katakan tidak pernah menandatangani surat tersebut,” tutur pengusaha muda ini.
Riswan menegaskan, Ia akan melaporkan dugaan pemalsuan dokumen ini ke Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Banggai. Kata dia, Ia juga sudah membuat  surat pengaduan ke Kapolres Banggai Benni Baehaki Rustandi. “Saya sudah tandatangani suratnya. Insya Allah, Senin pekan depan akan dibuat laporan secara resmi,” katanya.
Ia menambahkan, peristiwa ini sudah dua kali dialami oleh perusahaan yang dipimpinya. Namun kali ini tidak bisa ditolerir lagi, karena sangat merugikan. “Saya dulu pernah dimintai tagihan, padahal tidak pernah mengikuti tender. Nah sekarang ini, saya sudah amankan uang dalam rekening. Takutnya, jangan sampai pembayaran pajak, langsung dipotong melalui rekening saya,” tandas Riswan.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Banggai AKP Edigio F Alfamantar saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut menyatakan, pihaknya belum menerima laporannya. “Saya belum terima laporannya,” katanya singkat.(awi)

About uman