Home » Berita Utama » Belum Terbentuk, Sudah Ribut
Belum Terbentuk, Sudah Ribut
Adi Kanrio

Belum Terbentuk, Sudah Ribut

LUWUK– Rencana gugatan PTUN oleh Tim Pergerakkan Masyarakat Sultim Bersatu (TPMSB) terhadap Forum Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulawesi Timur (FP3-Sultim) memantik komentar balik Tim Kerja Khusus FP3-Sultim.
“Gugatan mereka (TPMSB_red) tidak punya dasar,” nilai Ketua Tim Kerja Khusus FP3-Sultim, Adi Kanrio yang dihubungi Luwuk Post via ponsel, Jumat (14/10).
“FP3-Sultim bukan lembaga negara yang mengeluarkan sebuah surat keputusan (SK). Sehingga rencana mem PTUN kan FP3-Sultim tidak pas,” kata Adi Kanrio.
Tak hanya mengklarifikasi. Mantan Kepala Otoritas Bandara Udara Wilayah I Soekarno Hatta ini juga turut menyelesalkan atas niatan upaya hukum Hasrin Rahim cs tersebut. “Ini lucu. Tim kerja khusus di Jakarta dibentuk atas inisiatif Hasrin Rahim. Lantas mengapa harus digugat,” kata Adi Kanrio. Mestinya sambung dia, jangan membuat pernyataan di koran yang kontradiktif, sehingga menjadi bahan tertawaan publik.
Adi Kanrio mengaku prihatin, perjuangan Provinsi Sultim belum berakhir, tapi sudah ribut dan berpolemik. “Ini ibarat pohon yang belum berbuah, tapi sudah ditebang lebih dulu,” kata Adi Kanrio.
Pasca keluarnya surat persetujuan Gubernur dan Ketua DPRD Sulteng, perjuangan Sultim masih berlanjut di pusat. Hal ini butuh komitmen bersama untuk memuluskan realisasi dari aspirasi tersebut. “Karena putra daerah, saya terpanggil. Dan saya tidak punya tendensi tertentu, selain Sultim harus terwujud,” ucapnya.
Adi Kanrio mengaku sudah menghubungi Hasrin atas rencana gugatan itu. Hasrin berkelit bahwa rencana itu bukan inisiatifnya, tapi Sekretaris TPMSB Nadjib Lapalanti. “Soal tidak masuknya nama Hasrin dalam tim kerja khusus, itu karena permintaan yang bersangkutan,” kata Adi Kanrio.
Pegiat Sultim Makmur Manesa berpendapat, undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tidak mengenal adanya forum pembentukan daerah otonom baru (DOB). Yang ada hanyalah sejumlah persyaratan pembentukan DOB yang diusulkan Bupati dan Ketua DPRD cakupan pembentukan DOB itu. Selanjutnya Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi setelah terpenuhi persyaratan diteruskan ke pemerintah pusat. “Forum hanya sebatas mendorong agar pemerintah segera merealisasikan. Dalam dokumen persyaratan forum tidak dikenal. Sehingga tidak perlu diperdebatkan,” jelas Makmur.
Warga Kota Luwuk Hasanuddin Datu Adam turut menyesalkan terjadinya pecah kongsi diinternal pejuang Sultim. Dia pun berpendapat soal itu. “Lebih baik pecah di perut dari pada di mulut. Artinya selesaikan dalam internal, dari pada konflik berbuntut terganggunya perjuangan. Harusnya mereka bersatu, karena Sultim sudah dipenghujung,” kata Hasanuddin.
Politisi senior Murad U. Nasir enggan masuk terlalu jauh pada debat yang lagi hangat di koran itu. “Saya tidak mau berkomentar banyak. Nantinya saya dianggap berpihak pada salah satunya,” kata Murad yang ditemui di masjid Agung An-Nur Luwuk.
Saran mantan aleg DPR RI ini, semuanya punya niatan baik dalam memuluskan Sultim. Sehingga perlu duduk bersama untuk mencarikan solusi. Sebaiknya, kedua pihak dapat menahan diri, sehingga tidak berdampak pada proses perjuangan Sultim. “Kalau terus berlarut maka berimbas pada semangat juang menjadi kendur,” kata mantan Ketua DPRD Sulteng dua periode ini. (yan)

About uman