Home » Berita Utama » APBDP Defisit Rp 101 Miliar
APBDP Defisit Rp 101 Miliar
Bupati Herwin Yatim dan Ketua DPRD Banggai, Samsulbahri Mang menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2016 di ruang rapat kantor DPRD Banggai, Rabu (12/10). Tercatat, terjadi defisit sebesar Rp 101 miliar.

APBDP Defisit Rp 101 Miliar

LUWUK – Pemerintah daerah (pemda) dan DPRD Kabupaten Banggai menyepakati postur anggaran daerah pada perubahan APBD tahun 2016 dengan posisi defisit sebesar Rp 101 miliar. Hal tersebut sebagaimana yang disepakati dalam dokumen KUA-PPAS Perubahan 2016 yang ditanda tangani oleh kepala daerah dan DPRD, Rabu (12/10).
Defisit anggaran sebesar Rp 101 miliar tersebut lebih besar dibandingkan dengan defisit anggaran pada momentum penetapan APBD 2016 sebelumnya, yang hanya ditetapkan sebesar Rp 46,060 miliar.
Seperti diketahui, defisit anggaran adalah selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pada perubahan APBD tahun 2016 ini, pemda menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp 1,6 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 1,7 triliun atau dengan defisit sebesar Rp 101 miliar.
Bupati Herwin Yatim mengaku, perkembangan terakhir ini tidak sesuai dengan asumsi APBD. Sebab, banyak terjadi pergeseran program. Hal itu  karena keadaan saldo tahun anggaran sebelumnya, keadaan darurat di tahun 2016 dengan adanya kebijakan pusat dan provinsi, seperti pengurangan DAU dari pemerintah pusat, Peraturan Presiden tentang rincian APBD, surat edaran Menteri Keuangan tentang penundaan DAU, surat edaran Dirjen Perimbangan Keuangan tentang penyampaian informasi kepada daerah yang berimbas pada tunjangan profesi guru serta surat edaran Gubernur Sulteng terkait penyesuaian APBD atas penundaan DAU.
“Kami berterima kasih kepada semua aleg, khususnya Banggar dan TAPD yang telah selesai membahas KUA PPAS Perubahan 2016. Sehingga dituangkan dalam nota kesepakatan ini,” kata  Bupati Herwin.
Dengan kebijakan itu, sehingga pemda Banggai diminta untuk melakukan penyesuaian atas belanja daerah. Hal ini tentu saja berdampak pada keterlambatan perubahan APBD. Meski begitu, Herwin memberi apresiasi kepada DPRD dan masyarakat Kabupaten Banggai, karena dapat memahami kondisi ini. Kemudian bisa menjadi bahan evaluasi ke depan.
Selain itu, meski defisit, pemda tetap menyuntikan penyertaan modal pada momentum perubahan APBD tahun 2016. Dari nilai awal sebesar Rp 2,5 miliar menjadi sebesar Rp 6,5 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp4 miliar lebih.
Sebelumnya, penyertaan modal Pemda sebesar Rp 2,5 miliar diberikan kepada PT Bank Sulteng. Belum diketahui dengan jelas, kenaikan penyertaan modal sebesar Rp 4 miliar pada KUA PPAS perubahan tersebut dilakukan untuk apa. Namun santer diwacanakan, penyertaan modal akan dilakukan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang pelayanannya selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. (far/yan)

About uman