Home » Berita Utama » DPRD Pelototin DAK Rp 70 Miliar
DPRD Pelototin DAK Rp 70 Miliar
Rapat pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan 2016 berjalan alot di kantor DPRD Banggai, Selasa (11/10). Rapat yang dihadiri eksekutif dan legislatif itu dipimpin Ketua DPRD Banggai, Samsulbahri Mang.

DPRD Pelototin DAK Rp 70 Miliar

LUWUK-Rapat pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Perubahan tahun anggaran 2016, selasa (11/10) kemarin berjalan alot.
Anggota DPRD Banggai memelototin munculnya anggaran sebesar Rp70 miliar lebih yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK). Pasalnya, sumber anggaran dari Kementrian Pekerjaan Umum (PU) itu tak diketahui kalangan legislator.
Aleg PAN, Ibrahim Darise yang memulai mengangkat topik  mendapat respons Wakil Ketua DPRD Banggai, Moh. Riffai Dg. Matorang. “Info pak Ibrahim Darise itu bagi saya akurat,” ujar Riffai.
Mestinya kata politisi Partai NasDem ini, dengan hak budget yang melekat di DPRD, selembar rupiah pun harus diketahui para aleg. Anehnya DAK Rp70 miliar lebih itu baru diketahui belakangan. “Kasian aleg, termasuk unsur pimpinan dewan. Kita buta dengan adanya bantuan pusat. Nanti saat akan dilegalkan pada APBD baru kita mengetahuinya. Mestinya kita saling menghormati,” kata Riffai.
Ibrahim Darise menilai dewan kecolongan. Ia tidak memersalahkan SKPD berjuang melobi anggaran pusat. Tapi harus sepengetahuan aleg, termasuk kemana anggaran itu digunakan. “Ini bukan baru kali pertama terjadi. Pada Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Dinas Kelautan dan Perikanan, kita pernah kecolongan DAK. Ada anggaran Rp14 miliar sudah di SPK kan, tanpa sepengetahuan dewan,” kata Ibrahim Darise.
Asisten III Setdakab Banggai, Andi Jalaluddin menjelaskan, itu merupakan program Kementerian PU, dimana daerah tinggal menyesuaikan. Artinya, pagu Rp70 miliar itu sudah disiapkan pemerintah pusat, tinggal Pemda Banggai menyiapkan data agar anggaran itu bisa dikucurkan untuk daerah ini. “Kriterianya sudah kami penuhi. Sehingga DAK Rp70 miliar sebagaiamana tertuang dalam ringkasan KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2016 mendapat sinyal dari Kementrian PU,” kata Andi Jalaluddin.
Kepala Bappeda Kabupaten Banggai, Ramli Tongko menambahkan, berdasarkan struktur KUA PPAS yang ada, untuk DAK fisik ada tambahan Rp83 miliar lebih, DAK jalan dan jembatan Rp70 miliar lebih serta DAK kesehatan Rp5 miliar lebih. Namun terjadi pengurangan Rp12,7 miliar DAK fisik dan Rp29 miliar untuk DAK non fisik serta tunjangan profesi guru Rp83 miliar lebih. Itu didasarkan pada PM nomor 139 tahun 2016 tentang DAK fisik.
Khusus DAK Rp70 miliar dan Rp13 miliar lanjut Ramli untuk mencairkan dibuatkan peraturan bupati (Perbup) nomor 23 tahun 2016. Dan Perbup itu harus dilampirkan ke DPRD. “Tidak ada maksud eksekutif untuk tidak melaporkan pada legislatif. Lagi pula pada dokumen KUA PPAS ini sudah kita tuangkan. Soal lokasi proyek fisik jalan dan jembatan ada pada Dinas PU berdasarkan juknis DAK sesuai ketentuan Kementrian PU Pusat,” jelas Ramli. (yan)

About uman