Home » Berita Utama » Cagub Dibahas Bersama Parpol Pengusung
Cagub Dibahas Bersama Parpol Pengusung
Longki

Cagub Dibahas Bersama Parpol Pengusung

LUWUK-Siapa pengganti almarhum Sudarto sebagai Wakil Gubernur Sulteng terus membetot perhatian publik. Gubernur Sulteng, Longki Djanggola dikabarkan member sinyal bahwa figure wakil gubernur nanti tetap berasal dari tokoh non partai.  “Kami sudah berkomunikasi dengan pak Longki. Beliau berkeinginan pengganti almarhum pak Sudarto berasal dari non partai,” kata fungsionaris Partai Gerindra Kabupaten Banggai, Zainal Abidin yang ditemui, Senin (10/10).
Keinginan Longki yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sulteng itu menurut Zainal cukup masuk akal. “Ya, karena pak Darto (sapaan akrab Sudarto) juga berasal dari non partai,” kata staf ahli Fraksi Partai Gerindra DPRD Banggai ini.  Tapi, kata dia, Longki belum menyebut siapa figur dari non partai yang diinginkannya. “Pak Longki belum menyebutkan nama,” ujar Zainal.
Meski begitu Zainal menaruh harapan besar keinginan Longki sesuai dengan harapan masyarakat khususnya yang mendiami jazirah timur Sulteng. “Siapapun nantinya yang dilegitimasi pak Longki sebagai Wagub Sulteng, sebaiknya merupakan representasi dari pemilih timur Sulteng. Karena wilayah ini adalah basis almarhum pak Darto,” kata Zainal.
Dikonfirmasi hal ini, Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, menegaskan Calon Wakil Gubernur Sulteng akan dibahas bersama koalisi partai politik pengusung. “(Tapi) saat ini belum dibicarakan,” tegas Gubernur saat dikonfirmasi Luwuk Post, Selasa (11/10).
Sementara itu, Anggota DPRD Banggai asal Partai Gerindra, Muhtar Dari atau biasa dipanggil Haji Baba lebih bicara teknis tentang pengakomodiran figur Wagub Sulteng. Kata dia, calonnya didorong oleh partai pengusung, minimal dua orang. Selanjutnya kedua calon itu dipilih lewat paripurna DPRD Sulteng. Adapun partai pengusung Longki’S (Longki-Sudarto) pada pilkada 2015 yakni Gerindra, PAN, PKB dan PBB. Sedang PDI Perjuangan dan Partai Demokrat sebagai partai pendukung.
Dimintai tanggapannya dua komisioner KPU Banggai, Teguh Yuwono dan Dri Sucipto tak berkomentar banyak. Keduanya beralasan pergantian Wagub Sulteng bukanlah tugas KPU. “Itu bukan wilayah KPU. Bisa dilihat pada undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 pasal 176,” kata Teguh singkat.
Menurut Dri  calon Wagub Sulteng bakal diusulkan parpol pengusung yang selanjutnya diparipurnakan di DPRD Sulteng. Berbeda antara parpol pengusung dan pendukung. Dalam aturan hanya parpol pengusung yang bisa mendorong kadernya.  “Berbeda dengan pileg. Ketika ada yang akan di PAW, maka pimpinan DPRD meminta kepada KPU siapa urutan peraih suara berikutnya. Untuk calon pengganti Wagub Sulteng bukanlah kewenangan kami untuk berkomentar,” jelas Dri.
Jika dua komisioner KPU Banggai menjelaskan hanya pada ‘kulit luarnya’, tapi tidak bagi pemerhati pemerintahan, Makmur Manesa. Menurut dia, pengisian jabatan Wagub Sulteng dilakukan berdasarkan pasal 176 undang-undang nomor 8 tahun 2015. Pengisiannya melalui mekanisme pemilihan di DPRD provinsi, yang sebelumnya mendasari usulan parpol atau gabungan parpol pengusung.
Mengenai siapa figur yang akan diusulkan itu kembali kepada parpol pengusung, apakah akan mengusulkan kader atau bukan kader partai bergantung kesepakatan partai, yang tentunya dikonsultasikan kepada gubernur. “Kecenderungan saat ini kebanyakan partai mengusulkan figur yang bukan kader partai,” kata Makmur.
Terkait sejumlah nama yang terwacanakan berpeluang mengisi kursi orang nomor dua di Sulteng, diantaranya Herwin Yatim, Muharam Nurdin, Nurmawati Dewi Bantilan, Sri Lalusu, Sofhian Mile, Ma’mun Amir, Oskar Paudi, Samsulbahri Mang, Anwar Hafid dan Ahmad H. Ali, menurut Makmur nama nama itu pada akhirnya akan mengerucut pada empat nama.  Keempat figur itu adalah Sofhian Mile, Ma’mun Amir, Oskar Paudi dan Anwar Hafid. Artinya lanjut Makmur, tinggal parpol yang menentukan hingga tersisa dua nama. Karena dalam regulasi, DPRD Sulteng hanya akan memilih dua nama lewat rapat paripurna.
Sebenarnya kata Makmur, Herwin Yatim memiliki peluang yang cukup besar. Tapi masyarakat tidak akan rela kalau Herwin Yatim harus ke Palu. Ketua DPC PDIP Kabupaten Banggai itu masih diharapkan memimpin Kabupaten Banggai untuk lima tahun kedepan. Bahkan kalau perlu selama dua periode. “Saya sependapat dengan pendapat bahwa Herwin diharapkan memimpin Kabupaten Banggai selama 2 periode. Karena memang untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan tidak cukup kalau hanya 1 periode,” tandas Makmur Manesa. (yan)

About uman