Home » Berita Utama » Penarikan Irman dan Hasrianti Harga Mati
Penarikan Irman dan Hasrianti Harga Mati
Syaifuddin Muid

Penarikan Irman dan Hasrianti Harga Mati

LUWUK– Kebijakan Pemda Banggai untuk menarik dua aparatur sipil negara (ASN) yang berstatus sebagai komisioner KPU Banggai, sudah menjadi harga mati. Pemda Banggai beralasan penarikan Irman Budahu dan Hasrianti untuk memenuhi kebutuhan organisasi di lingkungan Pemda Banggai.  “Dua ASN yang sekarang menjadi komisioner KPU ditarik kembali untuk menduduki jabatan struktural dan fungsional dalam lingkup organisasi Pemda Banggai,” kata Staf Ahli Bupati Banggai Bidang Hukum dan Politik Syaifuddin Muid, Sabtu (8/10).
Syaifuddin tak ingin berspekulasi tentang asumsi adanya duplikasi pembayaran gaji terhadap keduanya. “Kalau itu saya belum saya cek ke DPKAD Banggai, apakah selama ini terima duplikasi atau tidak,” jawab Pudin sapaan akrab Syaifuddin Muid.
Ia menegaskan, pemerintahan Herwin Yatim dan Mustar Labolo  melahirkan kebijakan yang intinya tidak ada lagi ASN yang menjadi komisioner KPU. “Itu sudah menjadi komitmen pemerintahan ini,” tegas Pudin.
Ketua KPU Sulteng, Sahran Raden sebelumnya menegaskan bahwa keputusan pemerintah daerah itu diserahkan kepada Irman dan Hasrianti, apakah tetap menjadi komisioner KPU Banggai atau kembali menjadi ASN. Bagaimana ketika Irman atau Hasrianti tidak mau lepas jabatan komisioner?
Pudin kembali berujar, apabila keduanya tidak bersedia, maka Pemda Banggai akan mengkaji kembali sesuai ketentuan undang-undang tentang ASN. Yang pasti tekan dia, pihaknya menunggu hasil konfirmasi KPU provinsi dengan yang bersangkutan. Sikap apa yang akan diambil, memilih tetap sebagai komisoner atau tunduk pada keinginan Pimpinan Daerah. “Saya kira kami serahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan untuk menentukan sikap sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Pudin.

TAK INTERVENSI
Mantan penyelenggara pilkada, Suhartono Sahido berpendapat, sikap Bupati Banggai, Herwin Yatim menarik dua ASN itu, tidak bermaksud mengintervensi KPU. Karena Bupati sesuai dengan ketetentuan undang-undang diberi wewenang untuk menertibkan ASN di lingkup pemerintahannya.
Sangat memungkinkan lanjut Suhartono, keduanya dianggap bagian dari ASN, meskipun sudah menanda tangani perjanjian siap bekerja sepenuh waktu sebagai komisioner KPU Banggai. Maknanya adalah, baik Irman maupun Hasrianti, tidak diperkenankan menerima tunjangan jabatan dan gaji sebagai ASN, tetapi hanya gaji di KPU saja, selma masa jabatananya.
Apabila ditemukan keduanya menerima gaji double, maka konsekwensi sanksi adalah pengembalian. “Itu bisa jadi temuan, karena pembayaran gaji double,” jelas Suhartono.
Hal ini sambung dia, menjadi menarik untuk dicermati. Sebab dapat melumpuhkan etos kerja dijajaran ASN yang notabene hanya menerima gaji bersih sebagai ASN. Tentu saja ini menimbulkan kecemburuan sosial di internal ASN utamanya di kesekretariatan KPU Banggai. “Bagi saya ini salah satu poin menarik, kenapa bupati harus menertibkan kedua komisioner yang masih berstatus ASN aktif. Memang ini langkah dilematis, memilih berhenti sebagai komisiner KPU atau pensiun menjadi ASN,” kata Suhartono Sahido. (yan)

About uman