Home » Metro Luwuk » Polemik Tanah Tanjung belum Berujung
Polemik Tanah Tanjung belum Berujung
Rusdin Datu Adam

Polemik Tanah Tanjung belum Berujung

LUWUK– Polemik eksekusi lahan di kawasan Tanjung Sari, Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk hingga kini belum berujung. Dua putusan Mahkamah Agung (MA) RI yang sama-sama berkekuatan hukum tetap alias inkrah, menjadi alasannya. Baik ahli waris dari Aisyah Datu Adam maupun ribuan masyarakat yang mendiami lahan bersengketa itu menaruh harapan besar, aparat penegak supermasi hukum dalam menyelesaikan sengketa lahan tersebut.
Rusdin K. Datu Adam, salah satu ahli waris kepada Luwuk Post tadi malam berujar, kepada Kapolres Banggai serta Ketua Pengadilan Negeri (PN) yang baru untuk segera melakukan pengusutan secara tuntas terkait terbitnya putusan MA RI nomor 2351.K/Pdt/1997 dan nomor 655/PK/2000 di dalam obyek yang sama.
Disini jelas ada perbuatan melawan hukum, karena dalam persoalan Perdata antara Hadin Lanusu dan Husen T sebelumnya sudah ada putusan MA RI nomor 2031.K/Sip/1980 tanggal 23 Desember 1981.
Rusdin menilai, pada saat gugat menggugat antara Hadin Lanusu melawan Husen T  lokasi yang menjadi pokok perkara perdata kemungkinan besar tidak dilakukan peninjauan lapangan.
Apabila survei dilakukan sambung dia, maka yang ditunjuk adalah lokasi dua bidang tanah yang menjadi pokok perkara, sehingga proses perdata antara Hadin Lanusu dan Husen T tidak akan sampai di Pengadilan Tinggi Palu, apalagi sampai ke Mahkamah Agung RI. Dengan demikian munculnya putusan MA, karena ada permohonan eksekusi dari ahli waris Berkah Al Bakar melalui pengacaranya Dahlan H. Dani, SH dengan surat tanggal 17 Juli 2006.
Setelah dilakukan peninjauan lapangan oleh juru sita Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 26 Agustus 2006, lanjut Rusdin, obyek yang dimohon berada di tengah-tengah putusan MA RI tertanggal 23 Desember 1981 yang batas-batasnya sama kecuali luasannya yang berbeda, yakni 2031.K/Sip/1980 seluas 5,5 hektar dan 2351.K/Pdt/1997 seluas 6 hektar.
Rusdin menuding, pada persoalan perdata antara Hadin Lanusu dan Husen sudah terjadi pembohongan dan pembuatan keterangan palsu, seperti perubahan nama penggugat, alamat penggugat dan luas tanahnya.
Olehnya Rusdin meminta agar aparat penegak hukum segera mengusut tuntas siapa dalang dibalik terbitnya Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2351.K/Pdt/1997 dan nomor 655/PK/2000 yang telah membuat resah masyarakat Tanjung Sari selaku pemegang sertifikat dan Pemerintah Kabupaten Banggai serta ahli waris pemegang putusan MA RI nomor 2031.K/Sip/1980 tanggal 23 Desember 1981. (yan)

About uman